3 hours ago
4
harapanrakyat.com,- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, secara resmi mengajukan usulan penambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi untuk masuk ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Usulan penambahan kuota tersebut guna mengantisipasi kebutuhan energi masyarakat yang diprediksi akan terus meningkat.
Baca Juga: Pertamina Jamin Stok BBM Pertalite Aman, Distribusi di Seluruh SPBU Berjalan Normal
Bahlil Paparkan Usulan Penambahan Kuota BBM Subsidi
Dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI pada Senin (15/6/2026), Bahlil memaparkan bahwa pemerintah mengusulkan volume BBM subsidi pada asumsi dasar sektor ESDM berada di angka 19,34 juta, hingga 19,56 juta kiloliter (KL).
Target tersebut mencatatkan kenaikan jika dibandingkan dengan alokasi tahun 2026 yang volumenya sebesar 19,14 juta KL.
Peningkatan alokasi ini mencakup dua komoditas utama, yaitu solar dan minyak tanah. Berikut adalah detail rencana kenaikannya:
Solar Bersubsidi: Usulkan naik menjadi 18,80 juta hingga 19 juta KL pada tahun 2027, meningkat dari pagu tahun 2026 yang sebesar 18,64 juta KL.
Baca Juga: Pemerintah Resmi Tahan Harga BBM dan Elpiji Subsidi hingga Akhir 2026
Minyak Tanah: Usulkan mengalami kenaikan tipis ke kisaran 0,543 juta hingga 0,561 juta KL, dari angka sebelumnya 0,53 juta KL pada APBN 2026.
Sebagai informasi tambahan, realisasi penyaluran solar bersubsidi hingga Mei 2026 telah menyentuh angka 7,77 juta KL. Sementara minyak tanah berada di posisi 0,21 juta KL.
Kuota LPG Subsidi Tetap Stabil
Berbeda dengan kuota BBM subsidi, pemerintah memutuskan untuk mempertahankan volume LPG bersubsidi. Bahlil menyatakan bahwa usulan untuk alokasi LPG untuk tahun 2027 tetap di angka 8 juta metrik ton, sama dengan kuota pada tahun 2026.
Baca Juga: Bahlil Cek Stok BBM dan LPG Indonesia, Apakah Masih Aman?
Hingga Mei 2026, Kementerian ESDM mencatat penyaluran LPG subsidi telah mencapai 3,56 juta metrik ton.
Pemerintah berharap pengajuan penambahan kuota BBM subsidi ini dapat menjaga stabilitas pasokan energi nasional. Serta memastikan distribusi subsidi tepat sasaran sesuai kebutuhan anggaran negara ke depan. (R3/HR-Online/Editor: Eva)
