Dedi Mulyadi Kaji Konsep Jalan Provinsi Berbayar, tapi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor

harapanrakyat.com,- Pemprov Jawa Barat sedang melakukan kajian terhadap konsep jalan provinsi yang berbayar, tetapi tidak membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengatakan, adanya konsep perubahan skema dari PKB menjadi sistem jalan berbayar khusus untuk ruas jalan milik provinsi.

Dedi menilai konsep ini sebagai upaya memberikan keadilan bagi masyarakat pengguna kendaraan. Sebab, pemilik kendaraan yang jarang menggunakan jalan raya tetap membayar PKB yang nilainya sama dengan mereka yang sering memakai jalan raya.

Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi Jabar Melesat 5,79 Persen, Menkeu Purbaya Puji Strategi Canggih Gubernur Dedi Mulyadi

Apalagi, saat ini Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) belum terkena pajak karena masih menunggu situasi perekonomian global pulih.

“Ada pemikiran agar lebih berkeadilan, pajak kendaraan bermotor hapus dan ganti dengan jalan berbayar. Jadi, siapa yang menggunakan jalan provinsi, bayar. Itu lebih berkeadilan dari mobilnya membayar pajak tapi tidak pernah jalan,” kata Dedi di Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Senin (11/5/2026).

Standar Jalan Provinsi Berbayar Setara Tol

Meski begitu, Dedi menyebut hal itu masih dalam tahap konsep yang masih perlu pengkajian secara komprehensif oleh Dinas Perhubungan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), akademisi, dan pakar transportasi.

Baca Juga: Jawa Barat Bebas Kabel Semrawut 2029, Dedi Mulyadi Intruksikan Transformasi Kabel Bawah Tanah

Dedi pun mensyaratkan, sistem berbayar ini hanya bisa terealisasikan jika kualitas dan fasilitas seluruh jalan provinsi di Jawa Barat sudah memenuhi spesifikasi dan standar seperti jalan tol.

“Kajian akademik dengan pakar transportasi, para akademisi. Yang mengkoordinasikan Dishub dan Dinas Pendapatan (Bapenda). Jalan provinsi saja, tetapi harus sudah memenuhi syarat seperti jalan tol,” ujarnya.

Pembayaran Menggunakan Teknologi Digital

Terkait sistem pembayaran, kata Dedi, skemanya akan mengadopsi teknologi digital mutakhir yang mirip seperti di jalan tol.

Baca Juga: Getaci Gagal Lelang Lagi, Pemerintah Diminta Fokuskan Tol Sampai Tasikmalaya Dulu

Namun, pembayaran tidak menempel kartu layaknya gerbang tol konvensional. Tetapi menggunakan teknologi sensor otomatis yang sudah diterapkan di beberapa negara maju.

“Nanti seperti jalan tol, tapi sistemnya digital, enggak usah menempel. Bisa, ada teknologinya, di negara-negara lain sudah ada,” kata Dedi Mulyadi. (Reza/R3/HR-Online/Editor: Eva)