5 hours ago
3
harapanrakyat.com,- Alokasi anggaran makan dan minum dalam kegiatan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, untuk Tahun Anggaran 2025 memicu kontroversi.
Organisasi Masyarakat Bergerak Spontan (MBS) melayangkan sorotan tajam karena nilainya yang mencapai hampir Rp 5 miliar di tengah krisis 4.600 Anak Tidak Sekolah (ATS).
Berdasarkan dokumen Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP, MBS menilai penganggaran tersebut sangat fantastis dan tidak mencerminkan efisiensi anggaran pendidikan.
Baca Juga: Kabar Baik! SDN Girimukti di KBB Masuk Prioritas Perbaikan di Anggaran Perubahan 2026
Kritik Tajam terhadap Skala Prioritas Anggaran Disdik Kota Tasikmalaya
Ketua MBS, Rio Pamungkas mengatakan, hasil kajian dokumen menunjukkan adanya alokasi besar tidak hanya pada jamuan makan minum, tetapi juga pengadaan ATK, printer, hingga alat peraga. Menurutnya, anggaran tersebut seharusnya dialokasikan untuk masalah yang lebih krusial.
“Masih banyak persoalan pendidikan yang jauh lebih mendesak. Seperti keberadaan 4.600 ATS, perbaikan sarana prasarana sekolah, hingga peningkatan kualitas guru,” kata Rio kepada Harapan Rakyat, usai audiensi dengan Disdik Kota Tasikmalaya, Jumat (31/7/2026).
Selain masalah prioritas, MBS juga menyoroti potensi pelanggaran mekanisme pengadaan langsung berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Aturan tersebut membatasi pengadaan langsung maksimal Rp 400 juta.
“Kami meminta klarifikasi resmi agar pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, dan taat regulasi. Jangan sampai belanja seremonial mengabaikan amanat UUD 1945 dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas,” kata Rio.
Pengalihan Dana Makan Bergizi Gratis
Dalam audiensi tersebut, pihak Disdik Kota Tasikmalaya menjelaskan bahwa dana hampir Rp 5 miliar itu awalnya disiapkan untuk penunjang Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, karena program tersebut tidak dieksekusi oleh pemerintah daerah, anggaran dialihkan untuk kegiatan peningkatan kualitas pendidikan lainnya.
Baca Juga: Darurat Pendidikan di Tasikmalaya: Siswa SDN Kubangsari Belajar di Bangunan Reyot 5×4 Meter
MBS mendesak agar komitmen pengalihan anggaran ini dibuktikan secara nyata. Mereka melayangkan tiga tuntutan utama. Yaitu, klarifikasi publik, pergeseran anggaran ke sektor krusial, dan keterbukaan informasi.
Meski kritis, MBS tetap mengapresiasi itikad baik Disdik dalam menangani isu kekerasan seksual dan percepatan penanganan ATS.
“Fokus utama kami tetap mengawal penanganan 4.600 ATS. Kami juga mendesak Pemda melibat partisipasi masyarakat dalam rapat koordinasi penanganan ATS yang dijadwalkan pada Agustus mendatang,” tambah Rio.
Respon Kadisdik Kota Tasikmalaya
Kepala Disdik Kota Tasikmalaya, Rojab Riswan Taufik, menyambut positif kritik dan masukan dari MBS dalam audiensi tersebut.
“Audiensi dan diskusi berjalan lancar. Kami menyambut baik masukan-masukan dari rekan-rekan MBS sebagai bahan pelaksanaan tugas kami ke depan,” ujarnya.
Mengenai langkah selanjutnya, Rojab menjelaskan bahwa hasil rapat koordinasi (rakor) ATS tingkat provinsi akan segera ditindaklanjuti di tingkat kota.
“Hasil rakor akan ditindaklanjuti di rakor tingkat Kota Tasikmalaya. Hasil pembahasannya cukup banyak, intinya nanti akan membahasnya kembali di rakor ATS tingkat kota,” katanya.
Sedangkan, saat ditanya mengenai rincian pertanggungjawaban pengalihan anggaran Rp 5 miliar yang dipersoalkan, Rojab memberikan jawaban singkat. “Kemarin saat audiensi salah satu perihal itu sudah kami jelaskan,” pungkasnya. (Rafi/R3/HR-Online/Editor: Eva)
