4 hours ago
5
harapanrakyat.com,- Dugaan pemborosan anggaran di tengah kampanye efisiensi anggaran memicu amarah kaum intelektual. Puluhan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Tasikmalaya menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Tasikmalaya, Senin (8/6/2026). Aksi tersebut sempat diwarnai ketegangan dan saling dorong dengan aparat keamanan.
Baca juga: Pemkot Berencana Bangun 50 Titik Pengisian Daya Listrik di Kota Tasikmalaya, Akankah Terealisasi?
Koordinator lapangan, Sidik Amin menegaskan, pergerakan ini lahir dari kekecewaan terhadap potret buruk kinerja Pemerintah Kota Tasikmalaya yang gagal mengelola prioritas anggaran.
”Kami datang ke sini karena adanya kekecewaan dan mempertanyakan terkait beberapa hal mengenai kinerja Pemerintah Kota Tasikmalaya,” kata Sidik.
Efisiensi Anggaran Pemerintah Dipertanyakan
Sidik menambahkan, pihaknya menyoroti ironi Rencana Umum Pengadaan (RUP) tahun 2026. Di saat Kota Tasikmalaya mengalami pemotongan pendapatan imbas Instruksi Presiden (Inpres) tahun 2025—yang memperparah kondisi fiskal daerah yang memang sudah rendah—pemerintah justru mempertontonkan gaya hidup mewah.
Semangat efisiensi yang digembar-gemborkan sebagai solusi optimalisasi PAD runtuh seketika oleh fakta-fakta lapangan. Anggaran publik yang seharusnya diperketat justru bocor untuk mendanai kegiatan seremonial dan fasilitas penunjang kepala daerah.
”Dalam RUP tahun 2026, beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) masih merencanakan anggaran makan minum hingga lebih dari Rp 140 juta. Semangat efisiensi itu sama sekali tidak ada!” kecam Sidik.
Baca juga: HMI Demo Bale Kota Tasikmalaya, Kritisi Anggaran Mamin Rapat dan Laundry Kepala Daerah
Tak hanya soal ego sektoral anggaran, raport merah juga diberikan pada aspek etika dan komunikasi publik. Pihaknya mencium adanya ketidaksinkronan data antara pihak eksekutif dan legislatif. “Kondisi ini diperparah oleh mandulnya fungsi pengawasan DPRD yang membiarkan eksekutif berjalan tanpa kontrol ketat,” tegasnya.
Karrena itu, HMI mengancam akan terus mengawal rapor merah ini melalui jalur audiensi formal dan penyerahan dokumen kajian resmi dalam beberapa hari ke depan. “Kami akan lihat, apakah kajian kami dijalankan atau hanya jadi pajangan di perpustakaan kantor mereka saja,” tantang Sidik.
Menanggapi hantaman kritik tersebut, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Aslim mencoba meredam situasi dengan menyambut baik aspirasi mahasiswa, meski terkesan normatif. Ia berdalih aksi ini sebagai refleksi Hari Kesaktian Pancasila untuk kemajuan daerah. ”Poin-poin yang memang baik akan kita akomodir untuk perbaikan ke depan. Tapi ini harus tersampaikan ke semua pihak, baik eksekutif maupun legislatif,” ujar Aslim. (Rafi/R6/HR-Online)
