HMI Demo Bale Kota Tasikmalaya, Kritisi Anggaran Mamin Rapat dan Laundry Kepala Daerah

harapanrakyat.com,- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tasikmalaya, menggelar aksi demo di depan Bale Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (8/6/2026). Aksi mahasiswa tersebut untuk menyuarakan kritik tajam terhadap sejumlah kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya. Mereka menilai kebijakan pemerintah belum berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Pantauan di lapangan, aksi yang berlangsung di halaman Bale Kota sempat diwarnai ketegangan. Massa aksi dan aparat kepolisian terlibat saling dorong saat demonstran memaksa masuk untuk menemui Wali Kota Tasikmalaya secara langsung.

Situasi memanas lantaran hingga beberapa waktu belum ada perwakilan dari Pemkot Tasikmalaya yang menemui para pengunjuk rasa.

Baca Juga: Benturan Tak Terhindarkan, Mahasiswa dan Aparat Keamanan Tasikmalaya Saling Dorong dalam Aksi Demonstrasi

Soroti Berbagai Persoalan, HMI Demo Bale Kota Tasikmalaya

Koordinator Aksi HMI Cabang Tasikmalaya, Sidik Amin menegaskan, demonstrasi ini merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap berbagai persoalan krusial yang mandek di Kota Tasikmalaya.

Pihaknya meminta pemerintah daerah harus melakukan evaluasi mendalam terkait arah kebijakan pembangunan dan pengelolaan anggaran.

“Kami menilai masih banyak kebijakan yang belum menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Seharusnya anggaran daerah difokuskan untuk program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat,” kata Sidik.

Dalam tuntutannya, HMI menyoroti posisi Kota Tasikmalaya yang masih berada di jajaran daerah dengan tingkat kemiskinan cukup tinggi di Jawa Barat.

Mahasiswa menilai program pembangunan yang berjalan selama ini belum mampu memberikan dampak masif terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat.

Baca Juga: Rapor Merah Pemkab Tasikmalaya: Mahasiswa Demo Tagih Janji, Bupati dan Wakil Bupati Malah ke Luar Kota

Anggaran Mamin Rapat dan Jasa Laundry Kepala Daerah

Selain masalah kemiskinan, massa juga membeberkan sejumlah pos belanja pemerintah yang dianggap melukai rasa keadilan masyarakat. Salah satunya adalah anggaran jamuan makan dan minum rapat pada salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang nilainya fantastis, mencapai sekitar Rp 140 juta dalam satu tahun anggaran.

Tak hanya itu, mahasiswa juga membongkar adanya alokasi anggaran jasa laundry kepala daerah yang menyentuh angka kisaran Rp 40 juta per tahun. Pos-pos anggaran inilah yang dinilai tidak mencerminkan skala prioritas di tengah sulitnya kondisi ekonomi masyarakat.

“Kami mempertanyakan skala prioritas pemerintah. Ketika masyarakat masih kesulitan dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial, anggaran-anggaran seremonial seperti ini justru membengkak. Ini harus dievaluasi total,” tegas Sidik.

Oleh karena itu, HMI mendesak Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, untuk bertanggung jawab dan merombak tata kelola anggaran daerah agar lebih transparan serta akuntabel.

Baca Juga: PMII Beri Rapor Merah Setahun Kepemimpinan Bupati Tasikmalaya, Soroti Utang hingga Aset Mangkrak

Selain isu pos anggaran OPD, massa aksi juga menyinggung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedang berjalan. Mereka meminta Pemkot Tasikmalaya memperketat pengawasan melalui satgas khusus, agar kualitas program tersebut tetap terjaga dan terhindar dari potensi penyimpangan.

Mahasiswa menegaskan akan terus mengawal kebijakan Pemkot Tasikmalaya, dan berjanji kembali turun ke jalan jika pemerintah daerah tetap menutup telinga terhadap aspirasi ini. (Apip/R3/HR-Online/Editor: Eva)