3 hours ago
4
harapanrakyat.com,- Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh masyarakat Jabar, pada momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia (RI). Permintaan maaf itu Dedi sampaikan, karena peringatan kemerdekaan Indonesia seringkali menjadi ajang retorika mengutuk kolonialisme masa lalu, seperti masa penjajahan Belanda dan Jepang.
Baca Juga: Daerah Penghasil Bahan Baku Produksi Menderita, Dedi Mulyadi Janji Benahi Tata Kelola Keuangan
Oleh karena itu, Dedi mengingatkan kepada aparatur birokrasi di lingkungan Pemprov Jabar, agar tidak melakukan tindakan penindasan dan imperialisme. Pasalnya, tindakan itu bisa berevolusi melalui sikap para pejabat pribumi terhadap masyarakatnya sendiri tanpa disadari.
“Kami menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Kita selalu mengutuk kolonialisme Belanda dan Jepang pada setiap momentum kemerdekaan. Tetapi tidak menyadari, bahwa perilaku imperialisme yang bersumber dari perilaku kita sendiri juga terjadi,” kata Gubernur Dedi usai upacara HUT RI di halaman Gedung Sate, Senin (17/8/2026).
Dedi pun mencontohkan praktik kerja rodi dan romusa yang sebenarnya mendapatkan upah, tetapi kaum feodal lokal kerap memotong hak-hak rakyat. Praktik eksploitasi masa lampau ini menjadi pelajaran berharga, agar birokrasi hari ini tidak mengulangi kesalahan serupa.
“Feodalisme pada zaman dulu menjadikan rakyat sebagai objek kebutuhan kaum feodal pribumi. Saya juga baca naskah, perilaku feodalisme oleh kaum feodal di Priangan sempat menggegerkan Eropa. Sifat itu bisa terjadi kepada kami sebagai penyelenggara negara hari ini,” ujarnya.
Baca Juga: Indeks Pembangunan Manusia Jawa Barat Naik Jadi 75,90, Penduduk Miskin Berkurang 193 Ribu Orang
HUT RI ke-81, Gubernur Dedi Sentil Pejabat yang Habiskan Anggaran untuk Seremonial
Dedi menyentil kebiasaan sebagian aparatur negara, yang masih gemar menghabiskan anggaran daerah untuk kegiatan seremonial berbiaya tinggi. Praktik pemborosan uang negara seperti menggelar rapat di tempat mewah dan menuntut penyambutan berlebihan saat kunjungan kerja, dinilai sangat bertolak belakang dengan kondisi warga pelosok yang masih hidup prihatin.
“Uang habis di ruang rapat yang mencapai ratusan juta, makannya Rp300.000, tapi tidak bisa berbuat apapun bagi masyarakatnya. Rencana banyak tapi tidak ada karya, ingin dapat penghormatan saat kunjungan, tapi rakyat yang dikunjungi tetap menderita,” ucapnya.
Oleh karena itu, di momen HUT RI tahun ini, Gubernur Dedi berkomitmen mengarahkan alokasi keuangan daerah untuk program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga, mencegah berkembangnya mentalitas feodal di tubuh birokrasi.
Dedi menginstruksikan seluruh jajaran pejabat, untuk memangkas kegiatan rutinitas yang tidak memberikan dampak karya nyata bagi publik. “Nggak boleh meniru feodalisme itu. Karena di birokrasi itu bisa tumbuh sifat feodalisme kalau segera kami tidak menyadari,” tuturnya. (Reza/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)
