4 hours ago
5
harapanrakyat.com,- Penanganan dampak tumpahan batubara yang mencemari kawasan pesisir Pangandaran, Jawa Barat kembali menjadi sorotan. Setelah hampir satu bulan sejak material batubara ditemukan di sejumlah titik pantai, proses penanganan dinilai belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.
Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Pangandaran, Miftah Mujahid meminta Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk bergerak lebih cepat dalam menangani persoalan tersebut. Menurutnya, hingga kini masyarakat masih menunggu langkah konkret, baik dalam proses pembersihan kawasan terdampak maupun upaya pemulihan lingkungan.
“Persoalan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah daerah harus hadir dan mengambil peran utama dalam memastikan penanganan berjalan cepat serta terkoordinasi,” kata Miftah, Minggu 5 Juli 2026.
Baca Juga: Sampah Mengepung Pantai Madasari Pangandaran, Wisatawan: Foto-foto Jadi Jelek
Tanggung Jawab Kepala Daerah Tangani Masalah Tumpahan Batubara di Pangandaran
Ia menegaskan, Bupati Pangandaran Hj. Citra Pitriami memiliki tanggung jawab sebagai kepala daerah untuk memimpin langsung upaya penanganan. Menurutnya, kepemimpinan pemerintah sangat dibutuhkan agar seluruh pihak yang memiliki kewenangan dapat bergerak secara terpadu.
“Sebagai kepala daerah, Bupati Pangandaran harus berada di garis terdepan memimpin penanganan. Jangan menunggu situasi semakin memburuk. Masyarakat membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar menunggu perkembangan,” tegasnya.
Miftah menilai dampak tumpahan batubara bukan hanya menyangkut persoalan lingkungan, tetapi juga berpotensi memengaruhi kehidupan masyarakat pesisir. Aktivitas nelayan, pelaku usaha wisata, hingga citra pariwisata Pangandaran dikhawatirkan terdampak apabila proses penanganan berjalan lambat.
Karena itu, LBH Ansor Pangandaran mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah strategis melalui koordinasi lintas instansi. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, aparat penegak hukum, serta lembaga terkait sangat diperlukan agar proses penanganan berlangsung efektif.
Selain mempercepat pembersihan kawasan terdampak, LBH Ansor juga meminta pemerintah membuka informasi penanganan secara berkala kepada masyarakat. Transparansi dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan setiap tahapan penanganan berjalan sesuai prosedur.
Baca Juga: Kapal Tongkang Batubara Kandas di Pantai Sukaresik Pangandaran, Ternyata Sengaja Didamparkan!
Proses Investigasi Penyebab Tumpahan Batubara
Tak hanya itu, proses investigasi terhadap penyebab tumpahan batubara juga diharapkan berjalan secara profesional dan terbuka sesuai kewenangan masing-masing institusi.
“Kami mengingatkan bahwa setiap hari keterlambatan penanganan berpotensi memperbesar dampak terhadap ekosistem laut, mata pencaharian nelayan, dan citra pariwisata Pangandaran. Persoalan ini harus menjadi prioritas pemerintah daerah,” papar Miftah.
LBH Ansor Pangandaran menegaskan komitmennya untuk terus mengawal perkembangan kasus tersebut hingga penanganan benar-benar dilakukan secara menyeluruh. Organisasi itu juga mendorong adanya akuntabilitas dari seluruh pihak yang bertanggung jawab, sehingga pemulihan lingkungan dapat berjalan cepat, terukur, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Baca Juga: Gubernur Dedi Mulyadi Minta Kapal Tongkang Batu Bara di Pangandaran Segera Ditarik
“Bagi kami, perlindungan terhadap lingkungan hidup dan kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas. Ketika masyarakat menunggu tindakan, pemerintah tidak boleh terlihat lamban. Kepemimpinan diuji bukan saat keadaan normal, tetapi saat daerah menghadapi krisis. Sudah saatnya Bupati Pangandaran mengambil alih komando penanganan secara nyata dan memastikan seluruh perangkat bergerak cepat demi melindungi lingkungan serta kepentingan masyarakat,” ujarnya. (Kiki/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
