4 hours ago
6
harapanrakyat.com,- Gelombang persoalan yang terus menerpa program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi ulang arah kebijakan tersebut. Salah satu opsi yang dinilai realistis adalah memprioritaskan pelaksanaan MBG di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dibanding memaksakan program berjalan seragam secara nasional.
Pengamat politik dan kebijakan publik Toto Izul Fatah menilai berbagai masalah yang muncul dalam pelaksanaan MBG sudah tidak bisa lagi dianggap sebagai persoalan teknis semata. Persoalan itu mulai menyentuh aspek tata kelola, keamanan pangan, efektivitas anggaran, hingga dugaan penyimpangan hukum.
“Stop MBG tidak. Evaluasi total, iya,” tulis Direktur Eksekutif Citra Komunikasi Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA dalam tulisannya, Minggu (14/6/2026).
Baca Juga: Nanik S Deyang Gantikan Dadan Jadi Kepala BGN, Pengamat Sebut Program Presiden Tak Boleh Gagal
Menurut dia, program MBG pada dasarnya merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi anak. Karena itu, keberadaannya tetap perlu dipertahankan, tetapi dengan perbaikan menyeluruh.
Sorotan terhadap program tersebut semakin menguat setelah penetapan tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka. Mereka terdiri dari mantan Kepala BGN dan dua mantan Wakil Kepala BGN.
Kasus itu dinilai menjadi alarm keras bahwa persoalan MBG tidak hanya terjadi di tingkat pelaksana lapangan atau dapur penyedia makanan. Tetapi juga telah menyentuh level pengambil kebijakan.
Kondisi tersebut, kata Toto, seharusnya menjadi alasan kuat bagi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan audit. Serta evaluasi total terhadap program unggulannya itu.
Ia menyebut pemerintah dapat menjadikan berbagai persoalan yang muncul sebagai momentum untuk menata ulang kebijakan MBG. Tentunya tanpa harus menghentikan program secara keseluruhan.
Ubah Priorotas Program Makan Bergizi Gratis
Salah satu langkah yang dianggap paling rasional adalah mengubah prioritas sasaran program dengan memfokuskan MBG pada daerah 3T. Menurut Toto, selama ini daerah 3T menghadapi keterbatasan akses pangan bergizi, layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
“Ini bisa menjadi jalan keluar yang terhormat. Program tetap berjalan, tetapi diprioritaskan kepada daerah yang paling membutuhkan,” tulisnya.
Menurut Toto, penghentian sementara ekspansi MBG secara nasional bukanlah bentuk kegagalan pemerintah. Sebaliknya, langkah tersebut dapat dipandang sebagai upaya menyelamatkan program agar lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kemampuan fiskal negara.
Daerah 3T dinilai layak menjadi prioritas karena persoalan gizi di wilayah tersebut bukan hanya berkaitan dengan ketersediaan makanan, tetapi juga menyangkut kemiskinan, keterisolasian wilayah, tingginya harga bahan pangan, serta rendahnya daya beli masyarakat.
Karena itu, apabila MBG ingin benar-benar menjadi program keberpihakan kepada rakyat kecil, negara harus lebih dahulu hadir di wilayah yang paling membutuhkan bantuan.
Selain memiliki nilai keberpihakan sosial, fokus pada daerah 3T juga dianggap lebih masuk akal dari sisi anggaran. Pemerintah tidak perlu memaksakan pembiayaan program secara universal, tetapi dapat mengarahkan sumber daya ke wilayah dengan tingkat kebutuhan paling mendesak.
Baca Juga: Toto Izul Fatah: Negara Bicara Stabilitas, Rakyat Membaca Jayabaya
Toto menegaskan terdapat perbedaan mendasar antara menghentikan program dan menata ulang program. Menghentikan MBG secara total dapat menimbulkan kesan pemerintah menyerah terhadap tantangan yang ada.
Sebaliknya, evaluasi total dan pengalihan prioritas ke daerah 3T menunjukkan pemerintah sedang memperbaiki arah kebijakan agar tidak salah sasaran dan salah kelola.
Ia juga mendorong pemerintah melakukan moratorium terhadap dapur SPPG yang bermasalah, mengaudit penggunaan anggaran, menyeleksi ulang mitra pelaksana, serta membersihkan oknum yang terlibat dalam praktik korupsi.
“Ukuran keberhasilan MBG bukan berapa banyak dapur yang dibangun atau seberapa besar anggaran yang digelontorkan. Keberhasilannya diukur dari apakah makanan bergizi benar-benar sampai kepada anak-anak yang paling membutuhkan,” tegasnya. (R7/HR-Online/Editor-Ndu)
