3 hours ago
5
harapanrakyat.com,- Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup (LH) tengah mendorong transformasi ekonomi berbasis alam dengan memanfaatkan tanaman bambu. Menteri LH, Moh Jumhur Hidayat, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terlibat dalam gerakan penanaman bambu secara masif.
Ia memproyeksikan langkah ini sebagai solusi efektif untuk memulihkan ekosistem, sekaligus menciptakan sumber pendapatan baru melalui pasar karbon.
Menurut Jumhur, bambu memiliki fungsi ganda, yakni sebagai sarana konservasi alam, dan komoditas bernilai tinggi dalam skema perdagangan karbon yang sedang pemerintah kembangkan.
Baca Juga: Kementerian Lingkungan Hidup Tegaskan Tidak Ada Daerah Peraih Adipura 2025, Bagaimana Ciamis?
Menteri Jumhur Hidayat Sebut Bambu sebagai Instrumen Carbon Offset Industri
Dalam keterangannya pada acara Sarasehan “Gerakan Menanam Bambu Nusantara 2026” di Cibinong, Bogor, Minggu (14/6/2026), Jumhur menjelaskan bahwa bambu merupakan komponen penting dalam mekanisme perdagangan karbon.
Skema ini memungkinkan sektor industri yang menghasilkan emisi melebihi batas untuk memberikan kompensasi melalui proyek penghijauan.
“Jika proses industrialisasi menghasilkan emisi di luar ambang batas, maka emisi tersebut wajib di-offset. Caranya adalah dengan penanaman vegetasi yang mampu menyerap kembali karbon tersebut,” papar Jumhur.
Kemampuan bambu dalam menyerap polutan udara ini nantinya akan dihitung dengan metodologi khusus. Setelah melewati tahap verifikasi, hasil pengurangan emisi akan dikonversi menjadi sertifikat karbon yang memiliki nilai ekonomi. Serta dapat menjualnya di pasar karbon internasional maupun domestik.
Keuntungan Ganda bagi Masyarakat dan Lapangan Kerja Baru
Baca Juga: Jadi Menteri Lingkungan Hidup, KSPSI Jawa Barat; Jumhur Hidayat Bisa Jadi Penyambung Lidah Buruh
Harapannya penerapan ekonomi hijau ini memberikan dampak finansial langsung kepada warga. Masyarakat tidak hanya mendapatkan keuntungan dari hasil panen budidaya bambu, tetapi juga memperoleh insentif dari nilai karbon yang dihasilkan tanaman tersebut.
“Pohonnya tetap lestari, namun masyarakat mendapatkan penghasilan. Ada dua sumber pemasukan, dari penjualan hasil budidaya bambu dan dari nilai ekonomi karbonnya,” tambah Jumhur.
Selain itu, Menteri Jumhur Hidayat meyakini inisiatif ini akan membuka banyak lapangan kerja baru yang ramah lingkungan atau istilahnya green jobs.
Mengatasi 12,4 Juta Hektare Lahan Kritis
Urgensi penanaman bambu ini juga berdasarkan kondisi lingkungan nasional. Saat ini, Indonesia tercatat masih memiliki sekitar 12,4 juta hektare lahan kritis yang mendesak untuk direhabilitasi.
Alasan memilih tanam bambu karena keunggulannya dalam memperbaiki kualitas lahan dan menjaga stabilitas Daerah Aliran Sungai (DAS).
Baca Juga: Indonesia Mulai Perdagangan Karbon Internasional, Dorong Pencapaian Target Iklim Nasional
Menteri Jumhur Hidayat menargetkan gerakan ini mampu menggerakkan penanaman hingga ratusan juta rumpun bambu di seluruh pelosok negeri secara berkelanjutan.
Guna mensukseskan Gerakan Menanam Bambu Nusantara 2026, Menteri LH tersebut mengimbau para aktivis lingkungan, komunitas, dan pengusaha untuk mulai mempersiapkan pembibitan dalam skala besar.
Kesiapan stok bibit yang mumpuni menjadi kunci agar program rehabilitasi lahan kritis ini dapat berjalan maksimal saat gerakan nasional dimulai secara serentak. (R3/HR-Online/Editor: Eva)
