4 hours ago
3
harapanrakyat.com,- Aksi damai ribuan relawan SPPG di Kabupaten Tasikmalaya pada Kamis (25/6/2026) mendapat sorotan dari kalangan mahasiswa. Mahasiswa menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bertujuan membantu masyarakat dituding jadi ladang bisnis oleh segelintir elit, politisi, dan pengusaha.
Ketua Umum PC PMII Kabupaten Tasikmalaya, Agis Magfur, mengendus adanya mobilisasi sistematis di balik aksi serentak ini.
“Aksi damai ini bukan hanya di Tasikmalaya, tapi juga di daerah lain termasuk Jakarta. Ini membuktikan ada instruksi khusus,” ujarnya, Kamis (25/6/2026).
Baca Belasan Pelajar SMA Negeri 1 Cisayong Tasikmalaya Diduga Keracunan MBG
Agis menyoroti karut-marut tata kelola dapur MBG di Kabupaten Tasikmalaya yang mayoritas belum memenuhi standar sertifikasi formal. Mulai dari SLF, PBG, SLHS, hingga IPAL. Ironisnya, di tingkat nasional, komoditas ini justru dinodai isu rasuah.
“Temuan KPK terakhir mencatat ada 6 tersangka di BGN dengan total kerugian mencapai Rp4 hingga Rp12 triliun. Realitasnya, MBG sekarang hanya mampu menjadi lumbung koruptor skala besar. Sementara dampaknya terhadap penanganan stunting dan UMKM lokal di daerah belum terasa,” tegas Agis, mendesak evaluasi sistemik oleh Satgas MBG.
Baca Juga’ Warga Kawalu Tasikmalaya Protes, Pembangunan Dapur MBG Diduga Abaikan Pemberdayaan Lokal
Mahasiswa Sebut MBG Jadi Ladang Bisnis Koalisi Elit
Senada dengan PMII, Ketua Umum Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya (KMRT), Ahmad Ripa, menilai aksi demonstrasi para mitra SPPG tersebut justru menelanjangi wajah asli program MBG yang bias kepentingan kapital.
Ahmad mengungkapkan, saat muncul edaran pemberhentian sementara program selama masa libur, stabilitas ekonomi dan harga bahan pokok di pasar justru membaik. Namun, penghentian sementara ini langsung diprotes oleh pengusaha SPPG dengan dalih belum balik modal.
“Ini membuktikan bahwa program MBG hanya diperlukan oleh para pengusaha SPPG, supplier, dewan yang satu irisan dengan koalisi penguasa, serta para pejabat yang menerima bagian dari setiap omprengan,” cetus Ahmad.
Baca Juga: Datangi Kantor Bupati, Relawan SPPG Tasikmalaya Kawal Program MBG
Temuan Kejanggalan di Lapangan
Berdasarkan advokasi KMRT, Ahmad membeberkan empat borok utama pelaksanaan MBG di Kabupaten Tasikmalaya:
Manipulasi Anggaran & Gizi: Ketidaktransparan biaya per porsi, di mana menu di lapangan kerap dikurangi dari ketentuan gizi standar. Ancaman Kesehatan: Kasus keracunan massal yang menimpa hampir 400 siswa sepanjang 2025–2026 pasca-mengonsumsi MBG.
Menu Tak Layak dan Hak Guru Kebiri: Puluhan aduan terkait makanan basi, roti berbelatung, hingga penahanan gaji PIC guru dan petugas Posyandu. Siasat Perizinan: Mayoritas dapur belum mengantongi izin resmi, bahkan diduga terjadi pengondisian kolektif pembuatan PBG oleh oknum anggota DPRD demi meraup keuntungan pribadi.
“Kami tegas menolak MBG dilanjutkan jika hanya mementingkan koalisi politisi korup dan mengabaikan tujuan utamanya. Fenomena demonstrasi pendukung MBG di berbagai daerah hari ini memperlihatkan bahwa rezim tengah menghalalkan segala cara untuk menutupi kebobrokannya,” pungkas Ahmad. (Rafi/R9/HR-Online/Editor-Dadang)
