9 hours ago
7
harapanrakyat.com,- Nama Wakil Bupati Sumedang Fajar Aldila, menjadi sorotan setelah muncul sejumlah informasi di media sosial dan pesan berantai WhatsApp. Informasi tersebut mengaitkannya dengan dugaan pelecehan dan penganiayaan terhadap sekretaris pribadinya berinisial R.
Baca juga: Istri di Pangandaran Diduga Dianiaya Suami, Kepala Luka hingga 30 Jahitan
Informasi tersebut menyebut adanya dugaan peristiwa yang berlangsung di rumah dinas Wakil Bupati Sumedang di Kelurahan Kotakulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada 17 Agustus 2026 kemarin.
Dalam narasi yang beredar, R disebut mengalami dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh istri Wabup berinisial ADO, sepupuh Wabup FPN, dan seorang anggota polisi ajudan FPN, berinisial T. Peristiwa tersebut dikaitkan dengan tuduhan adanya tindakan pelecehan yang disebut dilakukan oleh Fajar terhadap sekretaris pribadinya.
Selain dugaan penganiayaan, informasi yang tersebar juga memuat klaim mengenai adanya ancaman terhadap R agar tidak melaporkan peristiwa tersebut. Bahkan, beredar pula narasi mengenai ancaman terkait jabatan korban.
Baca juga: Sempat Minum Racun Tikus, Suami yang Hantam Istri dengan Palu Diamankan Polisi di Pangandaran
Namun, informasi tersebut sejauh ini masih berupa kabar yang beredar di masyarakat, dan belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa peristiwa sebagaimana dituduhkan benar-benar terjadi.
Tanggapan Fajar Aldila Soal Isu yang Menyeret Namanya
Fajar Aldila pun memberikan tanggapan mengenai isu yang menyeret namanya tersebut. Ia mengaku tidak ingin terlalu larut dalam informasi yang menurutnya belum memiliki sumber yang jelas.
“Saya tidak mau ambil pusing dengan gosip-gosip yang tidak berlandaskan sumber. Daripada sibuk melakukan klarifikasi ke sana kemari, saya lebih memilih kerja dan fokus pada tugas,” kata Fajar seusai menghadiri peringatan Maulid Nabi di Kecamatan Sukasari, Sumedang, Jumat (28/8/2026).
Menurut Fajar, informasi yang beredar perlu ditelusuri terlebih dahulu untuk mengetahui sumber dan fakta sebenarnya. Ia menyebut pihaknya sedang mencoba memahami latar belakang munculnya isu tersebut. Bahkan, kata Fajar, tidak menutup kemungkinan adanya kepentingan tertentu di balik penyebaran informasi yang menyeret dirinya hingga ramai di media sosial.
“Memang saya bingung juga menanggapi ini seperti apa. Cuma itu tadi tuduhan-tuduhan, isu-isu ini, saya ingin dalami. Apakah ada kepentingan politik atau tujuan lainnya, itu yang sedang kami coba cari tahu,” katanya.
Ia juga mengimbau masyarakat, agar tidak langsung mempercayai informasi yang diterima melalui pesan berantai maupun pemberitaan yang tidak mencantumkan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, penyebaran informasi tanpa verifikasi dapat membentuk opini publik sebelum fakta sebenarnya diketahui.
“Jangan sampai masyarakat termakan penggiringan opini yang sumbernya tidak jelas. Kita harus menjadi masyarakat yang cerdas dan melihat fakta sebelum membuat asumsi,” tuturnya.
Berpengaruh ke Aktivitas Pemerintahan
Mengenai sekretaris pribadi yang disebut dalam isu tersebut, Fajar membantah adanya persoalan seperti yang ramai diberitakan. Ia mengatakan R masih menjalankan pekerjaannya.
“Maksudnya gini, rekan-rekan juga jangan tergiring opini seakan akan gimana gimana. Bisa dikomunikasikan langsung ke orangnya masih bekerja. Kalau ingin mengetahui langsung, silakan tanyakan kepada orangnya,” ujarnya.
Fajar menegaskan, berbagai tuduhan yang beredar belum bisa dijadikan kesimpulan mengenai adanya suatu peristiwa. Ia meminta publik menunggu proses penelusuran untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. “Intinya, semua itu gosip dan sedang kami dalami. Nanti kita lihat faktanya seperti apa,” katanya.
Di sisi lain, Fajar mengakui munculnya isu tersebut turut mempengaruhi aktivitas pemerintahan. Ia mengaku harus meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan dari berbagai pihak yang menghubunginya terkait kabar tersebut. Kondisi itu berpotensi menghambat sejumlah agenda yang seharusnya dapat segera dijalankan.
“Yang seharusnya kita bergerak ke kegiatan A atau B, akhirnya tertunda karena harus menjawab pertanyaan dan memberikan klarifikasi,” ujarnya.
Terkait kemungkinan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum, Fajar belum mengambil keputusan. Ia masih menunggu hasil penelusuran terhadap informasi yang beredar.
Meski demikian, ia membuka kemungkinan menempuh jalur hukum apabila nantinya ditemukan unsur pencemaran nama baik atau pelanggaran hukum lainnya. “Kalau nanti terbukti ada pencemaran nama baik, sebagai negara hukum tentu langkah hukum akan kita tempuh,” tegasnya.
Fajar kembali meminta masyarakat tidak memperluas isu sebelum adanya informasi yang terverifikasi. Ia mengatakan pihaknya akan terus memilah informasi yang beredar untuk mengetahui fakta serta latar belakang persoalan tersebut. “Saya memilih fokus bekerja untuk Sumedang. Biarkan proses penelusuran berjalan dan waktu yang nanti menjawab semuanya,” pungkasnya. (Aang/R6/HR-Online)
