4 hours ago
7
harapanrakyat.com,- Insiden pemotongan rambut belasan siswi berjilbab oleh guru Bimbingan Konseling (BK) di SMKN 2 Garut, menjadi pusat perhatian. Selain Gubernur Jawa Barat dan KPAI, Komisi V DPRD Jabar juga turut menyoroti insiden tersebut.
Baca Juga: KPAI Soroti Cukur Paksa Belasan Murid Berhijab di Garut
Anggota Komisi V DPRD Jabar, Zaini Shofari mengatakan, kejadian itu seharusnya tidak terjadi. Terlebih para siswi ini merupakan pengguna jilbab yang sudah memasuki usia baligh.
Zaini menilai, dalam dunia pendidikan terdapat batasan-batasan yang harus dijaga oleh guru maupun siswa. “Saya prihatin dengan kejadian itu, terlepas motif apapun ada di dalamnya. Saya pikir mereka sudah dalam usia baligh. Kalau mau caranya bukan begitu,” kata Zaini, Jumat (8/6/2026).
Baca Juga: Insiden Guru Potong Rambut Siswi Berhijab SMKN 2 Garut, Ini Respons Dedi Mulyadi
Berkaca dari Insiden Potong Rambut Siswi di SMKN 2 Garut, Perlu Pembentukan Tim Khusus!
Zaini menambahkan, penyelesaian masalah di civitas akademika seharusnya ada tim khusus untuk menyelesaikan hal itu. Hal itu sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pendidikan, sehingga tidak langsung ke Gubernur.
“Saya mengingatkan Gubernur, ada Perda Nomor 5 Tahun 2017. Ada di situ ada tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk menyelesaikan persoalan di sekolah tingkat SMA maupun SMK,” ujarnya.
Ia menyoroti belum adanya tim khusus yang dibentuk Gubernur, untuk menyelesaikan konflik internal di satuan pendidikan tingkat SMA/SMK. Menurut Zaini, tim ini seharusnya menjadi wadah mediasi dan penyelesaian sengketa antara civitas akademika, baik itu melibatkan pengajar, siswa, maupun orang tua. Seperti insiden pemotongan rambut siswi di SMKN 2 Garut.
Tanpa adanya tim tersebut, setiap persoalan kecil di sekolah cenderung langsung dilaporkan ke pihak kepolisian atau menjadi beban kerja langsung Gubernur. “Tim inilah yang nantinya bekerja secara sistematis. Bukan setiap yang ramai gubernur turun tangan, ya timnya itu gitu,” tuturnya.
Zaini juga mengkritik fenomena di mana setiap kasus yang viral di sekolah, selalu mengharuskan Gubernur turun ke lapangan. Ia menilai hal ini perlu diminimalisir, agar Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat dapat bekerja secara optimal sesuai fungsinya.
Baca Juga: Guru BK SMKN 2 Garut Minta Maaf secara Terbuka Pasca Insiden Cukur Paksa, Ini Harapannya
“Beri kesempatan kepada dinas untuk menyelesaikan. Jangan seluruhnya sama gubernur, nanti dinasnya nggak ada pekerjaan,” pungkasnya. (Reza/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)
