1 week ago
12
harapanrakyat.com,- Forum Pemuda Peduli Pendidikan (FP3) dan Poros Sahabat Nusantara (POSNU) Kota Banjar, Jawa Barat, ikut menanggapi terkait surat edaran Dinas Pendidikan Provinsi Jabar terkait larangan penahanan ijazah oleh sekolah baik negeri maupun swasta, mulai dari tingkat SD sampai SMA.
Edaran soal penyerahan ijazah itu menimbulkan polemik dan dilema bagi sekolah swasta. Saat ini masih memiliki tunggakan pembayaran para alumninya.
Salah satunya di Kota Banjar, adalah SMK 1 dan 2 Pasundan. Sekolah swasta yang kini masih menyimpan ratusan ijazah alumninya yang belum bisa diambil karena masih memiliki tunggakan pembayaran.
Ketua FP3 Kota Banjar Diky Agustaf mengatakan, penyerahan ijazah tentunya akan menimbulkan polemik dan dilema terutama bagi sekolah swasta.
“Bagi sekolah swasta ini menjadi dilema. Di mana seharusnya sudah menjadi tanggung jawab para orang tua ketika memasukan anaknya ke sekolah swasta,” kata Diky Agustaf, Senin (3/2/2025).
Menurutnya, permasalahan ini menyangkut hak sekolah karena telah menjalankan tugas dan kewajibannya mendidik siswa. Namun, di sisi lain juga ada kewajiban para orang tua yang telah menyetujui persyaratan dan berbagai pembiayaan karena sekolah swasta.
Ia menjelaskan, dengan adanya surat edaran tersebut seharusnya dibarengi dengan kebijakan yang pasti. Hal itu akan menjadi dasar bagi sekolah swasta yang masih memiliki tunggakan dari para alumninya.
“Apakah untuk sekolah swasta akan sama seperti sekolah negeri kan itu harus jelas. Jangan sampai kebijakan yang dikeluarkan itu merugikan sekolah swasta,” jelasnya.
Selain itu, sangat penting dan harus diketahui apakah sekolah swasta itu mendapat dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau tidak, baik dari pusat maupun daerah.
“Kalau memang betul dapat BOS, mungkin regulasi yang digemborkan oleh gubernur terpilih bisa dilakukan juga oleh sekolah swasta,” ungkapnya.
POSNU Desak Pemerintah Cari Solusi Bagi Sekolah Swasta
Terpisah, Pembina Poros Sahabat Nusantara (POSNU) Kota Banjar, Muhlison menyampaikan, pihaknya mendesak dinas terkait untuk mencarikan solusi terkait polemik dan dilema tersendiri bagi sekolah swasta.
Baca Juga: Ijazah Anak Andhara Early Ditahan, Nunggak Biaya Sekolah
“Kita mendesak dinas terkait untuk mencarikan solusi terkait surat edaran Dinas Pendidikan Provinsi Jabar. Itu tentang percepatan penyerahan ijazah khususnya untuk sekolah swasta,” ucapnya.
Ia menyebut, bagi sekolah swasta tentunya akan berbeda penyelesaiannya dan perlu perhatian serius dibandingkan dengan sekolah negeri.
“Untuk sekolah negeri saya rasa tidak ada permasalahan ya, tapi untuk sekolah swasta ini tentunya sangat dilema mengingat pengelolaanya juga sangat berbeda,” pungkasnya. (Sandi/R9/HR-Online/Editor-Dadang)
