1 week ago
37
harapanrakyat.com,- Bertepatan dengan momen Hari Lingkungan Hidup Sedunia, ditemukan dugaan ratusan dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, beroperasi tanpa fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang memadai.
Kondisi ini memicu kritik keras dari pegiat lingkungan Indonesian Green Movement (IGM), Ine Rahmatunnisa. Menurutnya, program nasional berskala besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) seharusnya disertai dengan manajemen risiko lingkungan, dan pengawasan yang ketat.
Baca Juga: Menyambut Hari Lingkungan Hidup, Masyarakat Ajak Pemerintah untuk Bersinergi Menyelamatkan Bumi
“Jangan sampai program MBG ini malah berdampak tidak baik terhadap lingkungan. Kami menduga kuat dari 102 data sementara, mayoritas dapur tersebut tidak ramah lingkungan, sampah tidak dikelola mandiri. Serta IPAL tidak sesuai standar baku mutu,” ungkap Ine, Jumat (5/6/2026).
Ia juga menegaskan, kelalaian ini menunjukkan abainya pemerintah terhadap prinsip keberlanjutan, yang berisiko membengkakkan anggaran pemulihan lingkungan di masa depan. Ine bahkan menuntut evaluasi total terhadap seluruh dapur di Kota Tasikmalaya.
Hanya 3 Dapur SPPG di Tasikmalaya yang Mengantongi Izin Lengkap
Baca Juga: Peringati Hari Lahir Pancasila, MPC PP Kota Banjar Tanam 1.000 Pohon di Binangun
Kenyataan pahit mengenai carut-marut perizinan ini dikonfirmasi oleh Ketua Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya, Anang Safaat.
Dalam audiensi di Gedung DPRD pada Kamis (4/6/2026), Anang mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa dari ratusan dapur SPPG yang beroperasi, baru 3 dapur yang memiliki dokumen perizinan lengkap.
Beberapa dokumen penting yang belum dipenuhi oleh mayoritas pengelola dapur meliputi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Serta Standar Layak Higiene Sanitasi (SLHS).
“Kami memberi waktu mudah-mudahan secepatnya dipenuhi, mungkin sampai September,” ujar Anang terkait proses pemenuhan dokumen tersebut.
Baca Juga: Dugaan Limbah Dapur SPPG Banjar 4 Bikin Air Keruh, Petugas Lakukan Pengujian
Hingga saat ini, pihak Kepala Dapur SPPG (atau SPPI) belum memberikan keterangan resmi dan memilih bungkam saat dikonfirmasi mengenai mandeknya pembangunan fasilitas IPAL.
Masyarakat kini menunggu langkah tegas dari pemerintah daerah. Apakah akan memprioritaskan kelestarian lingkungan atau membiarkannya demi formalitas program kerja. (Rafi/R3/HR-Online/Editor: Eva)
