Jenis usaha wajib Amdal memang sudah semestinya pelaku bisnis pahami. Dalam setiap kegiatan usaha yang kita lakukan, penting untuk memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan hidup.
Baca Juga: Strategi Green Marketing, Bangun Citra Merek yang Positif
Oleh karena itu, untuk usaha yang memiliki potensi dampak lingkungan yang signifikan, pemerintah Indonesia mewajibkan pemilik usaha untuk mengajukan izin Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).
Contoh Jenis usaha wajib Amdal
Izin Amdal ini bertujuan untuk menjaga kualitas lingkungan dan memastikan bahwa kegiatan usaha berjalan secara berkelanjutan. Lalu, jenis usaha apa saja yang wajib memiliki Amdal? Berikut penjelasan lengkapnya.
Apa Itu Amdal?
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah memperkenalkan kerangka kerja baru untuk Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) melalui penerbitan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia.
Sebagai pelengkap, Peraturan Menteri No. 4 Tahun 2021 dirilis untuk mengatur lebih lanjut mengenai daftar usaha dan/atau kegiatan yang wajib memenuhi persyaratan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Kajian Dampak Lingkungan (KADAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), Studi Kelayakan Lingkungan (SKL), dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Pernyataan Kemampuan untuk Mengelola dan Memantau Lingkungan.
Regulasi ini bertujuan untuk mendukung penguatan iklim investasi di Indonesia. Kerangka kerja yang baru menghadirkan sistem yang lebih jelas dan terstruktur, yang mencakup aspek Analisis Dampak Lingkungan dan perlindungan lingkungan dalam bidang-bidang berikut:
- Persetujuan lingkungan;
- Perlindungan serta pengelolaan kualitas air, udara, dan laut;
- Pengendalian kerusakan lingkungan;
- Pengelolaan limbah;
- Dana jaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan;
- Sistem informasi lingkungan;
- Pengawasan dan pengembangan; serta
- Penerapan sanksi administratif.
Amdal adalah kajian yang mempelajari dampak penting terhadap lingkungan dari suatu usaha atau kegiatan yang kita rencanakan. Proses ini bertujuan untuk mengetahui dampak positif atau negatif yang dapat timbul akibat proyek atau usaha tersebut.
Selain itu, Amdal juga memberikan rekomendasi tentang bagaimana mengelola dampak lingkungan tersebut agar tetap berkelanjutan. Amdal tidak hanya menjadi syarat administratif, namun juga langkah strategis untuk melindungi lingkungan hidup.
Kriteria Usaha yang Wajib Memiliki Amdal
Langsung saja, berikut ini adalah beberapa kriteria bisnis yang harus punya Amdal:
1. Pembangunan dan Pengoperasian Pabrik
Usaha yang berkaitan dengan pembangunan dan pengoperasian pabrik-pabrik, seperti pabrik semen, pabrik pupuk, serta pabrik pengolahan bahan mentah, wajib memiliki Amdal. Pasalnya, kegiatan ini berpotensi menyebabkan polusi udara, air, dan tanah. Dengan demkian, perlu adanya kajian lingkungan yang mendalam.
2. Pembangunan Infrastruktur
Proyek-proyek besar seperti pembangunan jalan, jembatan, dan bandara juga termasuk dalam jenis usaha wajib Amdal. Selain itu, pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan terowongan yang berdampak pada ekosistem dan pemukiman juga perlu dianalisis untuk mengidentifikasi dampaknya terhadap lingkungan.
3. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Energi
Usaha dalam sektor pertambangan, eksploitasi energi seperti pembangkit listrik tenaga nuklir atau panas bumi, serta pengelolaan air minum dan pengelolaan sampah wajib melakukan Amdal. Kegiatan eksploitasi sumber daya alam memiliki dampak besar terhadap kelestarian alam dan harus diawasi dengan ketat.
4. Proyek Pariwisata
Proyek pariwisata yang berpotensi menimbulkan dampak signifikan pada lingkungan hidup juga wajib memiliki Amdal. Seperti halnya pembangunan kawasan wisata, hotel, dan fasilitas rekreasi yang dapat mempengaruhi ekosistem lokal dan sosial budaya masyarakat sekitar.
5. Usaha dengan Risiko Lingkungan Tinggi
Jenis usaha yang memiliki risiko tinggi terhadap lingkungan, seperti industri kimia, pembuatan senjata, atau kegiatan dengan potensi mencemari lingkungan, juga harus mengajukan Amdal. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap aspek dari kegiatan tersebut tidak merusak keseimbangan alam.
Baca Juga: Strategi Negosiasi Bisnis, Bangun Hubungan Jangka Panjang
Proses Pengajuan Amdal
Untuk mendapatkan izin Amdal, pelaku usaha harus menyusun dokumen yang menjelaskan potensi dampak dari kegiatan usaha yang direncanakan. Proses ini melibatkan studi tentang berbagai aspek lingkungan, termasuk kualitas udara, air, tanah, serta potensi kerusakan terhadap flora dan fauna sekitar.
Setelah dokumen Amdal disusun, pihak yang berwenang, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), akan melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa langkah-langkah mitigasi yang sesuai telah diterapkan.
Jenis Usaha yang Tidak Wajib Amdal
Meski banyak jenis usaha yang wajib memiliki Amdal, ada juga jenis usaha yang tidak harus punya dokumen ini, seperti:
- Usaha di bidang penelitian ilmu pengetahuan.
- Industri digital atau teknologi informasi.
- Kegiatan budidaya yang tidak berdampak buruk bagi lingkungan.
Namun demikian, meskipun tidak wajib, pelaku usaha sebaiknya selalu berkonsultasi dengan pihak terkait untuk memastikan apakah usaha mereka memenuhi kriteria Amdal atau tidak.
Peran Amdal dalam Perlindungan Lingkungan
Amdal memainkan peran penting dalam memastikan bahwa kegiatan usaha yang kita lakukan tidak merusak lingkungan. Selain itu, Amdal memberikan berbagai manfaat, seperti mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dengan menjadikan usaha yang kita lakukan lebih terkendali dan terukur.
Amdal juga meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dalam setiap aspek pembangunan. Lebih jauh lagi, Amdal mendorong terciptanya pembangunan berkelanjutan. Dengan begitu, pembangunan dapat dilakukan secara bijaksana tanpa mengorbankan kualitas lingkungan demi keuntungan jangka pendek.
Kesimpulan
Pentingnya dokumen Amdal bagi jenis usaha yang berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap lingkungan tidak bisa kita abaikan. Setiap pelaku usaha harus memahami bahwa kepatuhan terhadap regulasi Amdal bukan hanya kewajiban hukum saja.
Akan tetapi juga tanggung jawab sosial untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Dengan Amdal, pemerintah dan masyarakat dapat memastikan bahwa setiap proyek atau kegiatan usaha yang dilakukan sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Baca Juga: Strategi Bisnis Clustering, Penargetan Pasar Lebih Efektif
Jika Anda berencana untuk memulai suatu usaha, pastikan untuk memeriksa apakah usaha Anda termasuk dalam jenis usaha wajib Amdal. Sebaiknya konsultasikan dengan instansi terkait untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Dengan demikian, Anda turut berkontribusi dalam menjaga kelestarian alam Indonesia. (R10/HR-Online)