1 month ago
18
harapanrakyat.com,- Kasus pemerasan ratusan warga negara (WN) Malaysia oleh oknum petugas polisi di konser Djakarta Warehouse Project (DWP) di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu terus menjadi sorotan. Salah satunya adalah sorotan dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).
Kompolnas meminta Polri agar transparan dalam menangani kasus dugaan pemerasan tersebut. Sebab, dikhawatirkan kasus tersebut dapat mempengaruhi hubungan internasional hingga sektor wisata.
Baca Juga: Mabes Polri Amankan 18 Personel Polisi Pemeras WNA Malaysia di Konser DWP
Sebelumnya terungkap kerugian 400 orang korban mencapai nilai Rp 32 miliar. Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri juga sudah memastikan, ada total 18 orang anggota polisi yang diamankan untuk menjalani pemeriksaan.
Sorotan Kompolnas Terkait Kasus Pemerasan WN Malaysia
Kali ini Kompolnas mendesak, agar Propam lebih transparan mengenai kasus yang membuat heboh hingga negara Jiran tersebut.
“Kami meminta transparansi dari Propam mengenai penanganan kasus pemerasan warga negara Malaysia di konser DWP,” kata Komisioner Kompolnas Choirul Anam, melalui keterangan pers pada Senin (23/12/2024).
Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui dan memantau perkembangan kasus dugaan pemerasan tersebut. Bukan hanya sekadar keterangan mengenai tindakan Propam mengamankan tersangka saja. Melainkan juga pemberian sanksi dan hukuman, baik itu etik maupun pidana.
“Kami harapPropam berikan penjelasan dengan jelas mengenai proses kasus ini yang sedang berlangsung,” harapnya.
Anam memastikan, Kompolnas memperhatikan kasus pemerasan WN Malaysia ini dengan serius. Meskipun kasus sudah dalam proses oleh Propam Mabes Polri dan Propam Polda Metro Jaya (PMJ).
“Pelanggaran sudah jelas terjadi. Namun kami harap, Propam tak cuma berikan sanksi tegas, namun menjelaskan dengan transparan apa yang sebenarnya terjadi. Hal itu, agar tidak ada kebingungan di masyarakat,” ucapnya.
Ia mengingatkan, bahwa insiden tersebut memiliki potensi merusak hubungan masyarakat Indonesia dan Malaysia.
“Tentu saja, ada kerugian yang timbul dari kejadian ini, baik dalam hubungan internasional maupun sektor pariwisata,” ujarnya.
Baca Juga: Diduga Lakukan Pemalakan Pegawai Pabrik di Sumedang, Polisi Amankan 6 Warga
Untuk itu Kompolnas meminta transparansi dari penegakan hukum, agar jelas langkah-langkah dan sanksi tegas yang diberikan.
“Di samping sanksi yang tegas, juga penjelasan yang jelas yang sebenarnya terjadi secara transparan untuk kasus pemerasan WN Malaysia ini,” tutupnya. (Revi/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)
