5 hours ago
5
harapanrakyat.com,- Mahasiswa dan elemen masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Bergerak Spontan (MBS) menggelar audiensi dengan Dinas Pendidikan dan Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, Rabu (15/7/2026). Mahasiswa menyoroti tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS), pendidikan inklusif, serta transparasi anggaran di lingkungan Disdik Kota Tasikmalaya.
Ketua MBS Rio Pamungkas mengungkapkan, kekecewaannya terhadap implementasi pendidikan inklusif di sekolah negeri. Meski dinas mengklaim seluruh sekolah negeri sudah inklusif, realita lapangan menunjukkan fasilitas dan tenaga pengajar bagi anak berkebutuhan khusus masih sangat minim.
“Pendidikan inklusif di Kota Tasikmalaya belum berjalan sesuai amanat undang-undang dan regulasi yang ada,” tegas Rio.
Baca Juga: Puluhan Sekolah Rusak di Kabupaten Tasikmalaya, Kementerian Pendidikan Turun Tangan
Selain itu, MBS menyoroti ketidakjelasan data ATS yang sempat simpang siur serta mempertanyakan komitmen anggaran pemerintah. Berdasarkan temuan data pengadaan barang dan jasa tahun 2025 dan 2026, Dinas Pendidikan justru mengalokasikan anggaran hingga ratusan juta rupiah untuk pos operasional yang dinilai kurang mendesak.
“Alasan klasik selalu tidak ada anggaran. Padahal kami menemukan data pengadaan alat tulis kantor, cetak dokumen (nge-print) yang tembus puluhan juta, hingga sewa hotel dan jamuan makan minum yang totalnya ratusan juta. Kenapa pos anggaran seremonial itu ada, tapi untuk penanganan ATS dan pemenuhan hak dasar anak selalu dibilang tidak ada dana?” cecar Rio.
Baca Juga: Pemkab Tasikmalaya Tekankan Pentingnya Legalitas Pendidikan Santri demi Masa Depan Lulusan Pesantren
MBS juga mendesak agar pemerintah segera memasukkan kurikulum edukasi pencegahan kekerasan seksual sejak dini di tingkat PAUD dan TK, mengingat maraknya kasus pelecehan akhir-akhir ini. Dalam audiensi ini, MBS melayangkan empat tuntutan utama. Pertama pembentukan Satgas Anak Tidak Sekolah berbasis partisipasi publik. Kedua perbaikan komunikasi data agar tidak terjadi misinformasi. Ketiga realisasi pendidikan inklusif yang layak, serta perwujudan lingkungan sekolah yang aman dan ramah anak.
“Kami akan kembali lagi bulan depan untuk mengawal komitmen ini demi kemajuan pendidikan Tasikmalaya,” pungkas Rio.
Tanggapan Disdik Terkait Validasi Data Anak Tidak Sekolah Tasikmalaya
Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Rojab Risman Taufik, memberikan klarifikasinya. Rojab menjelaskan pergeseran angka ATS bersifat dinamis karena terus diperbarui melalui sinkronisasi NIK, Dapodik, dan data kependudukan.
Baca Juga: 8 Siswa SMPN 1 Pagerageung Tasikmalaya Terancam Dikeluarkan, KPAI dan Disdik Turun Tangan
Berdasarkan data Disdik terbaru, jumlah ATS di Kota Tasikmalaya sebelumnya sempat menyentuh 7.558 anak. Setelah dilakukan verifikasi dan validasi (verval) di lapangan, sebanyak 2.703 anak berhasil dikembalikan ke bangku sekolah.
“Saat ini masih tersisa sekitar 4.607 anak yang masuk kategori ATS. Angka inilah yang sekarang menjadi fokus penuh penanganan pemerintah daerah,” ujar Rojab saat audiensi.
Rojab mengatakan perubahan data ATS dipengaruhi berbagai faktor. Seperti anak yang belum pernah sekolah, putus sekolah, tidak melanjutkan pendidikan, hingga pernikahan dini. Untuk mempercepat penanganan, Disdik tengah menyiapkan dashboard pemantauan ATS hingga tingkat RT/RW serta membentuk Satgas ATS lintas sektoral.
Pihak Disdik berharap kolaborasi ini mampu menekan angka putus sekolah secara signifikan agar seluruh anak di Kota Tasikmalaya memperoleh akses pendidikan layak sesuai amanat konstitusi. (Rafi/R9/HR-Online/Editor-Dadang)
