6 hours ago
5
harapanrakyat.com,- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi meminta semua satuan pendidikan tingkat SMA dan SMK negeri untuk mengoptimalkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sebab, rencana pemberlakuan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bisa menimbulkan polemik.
Dedi mengatakan, rencana mengaktifkan kembali pungutan SPP masih memerlukan proses pengkajian yang sangat mendalam dan komprehensif dari berbagai aspek.
Ia menilai penerapan kebijakan penarikan SPP yang tergesa-gesa justru berpotensi memicu sentimen negatif publik mengenai komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program pendidikan gratis.
“Masih dalam proses pengkajian yang mendalam, karena kalau mengaktifkan SPP nanti opininya beda lagi, Gubernur tidak memprioritaskan pendidikan,” kata Dedi di Bandung, Rabu (15/07/2026).
Baca Juga: SPP SMA-SMK Negeri di Jawa Barat Bakal Berlaku Lagi, Hanya Sasar Murid dari Keluarga Mampu
Ketimbang SPP Sekolah di Jawa Barat Berlaku Lagi, Dedi Mulyadi Dorong Optimalisasi Pengelolaan Dana BOS
Dedi pun membagikan pengalamannya saat meninjau langsung kondisi fisik dan manajemen di sejumlah sekolah negeri.
Ia menemukan adanya ketimpangan kualitas tata kelola anggaran antarsekolah, di mana salah satu contoh pengelolaan dana operasional yang tertib dan rapi terlihat di SMAN 1 Depok.
Dedi menekankan bahwa kualitas dan kerapian tata kelola pembelajaran bergantung pada komitmen kepala sekolah dalam mengelola dana BOS secara transparan dan bertanggung jawab.
“Saya sudah mengunjungi setiap sekolah. Sekolah pakai dana BOS, tapi berantakan. Tetapi SMAN 1 Depok juga pakai dana BOS, sekolahnya rapi. Saya sempat tanya ke Kepala Sekolah, beliau bilang kami kelola ini (dana BOS) dengan baik. Jadi saya ingin sekolah mengelola dana BOS dengan baik,” ujarnya.
Komitmen Bangun Kekurangan Fisik Sekolah
Dedi menegaskan, Pemprov Jawa Barat berkomitmen penuh untuk menanggung kekurangan fasilitas fisik yang bersifat mendasar dan membutuhkan anggaran besar.
Pemprov Jawa Barat siap mengalokasikan anggaran daerah untuk pembangunan ruang kelas baru (RKB), penyediaan pendingin ruangan, toilet, pagar pembatas, hingga sarana ibadah di sekolah-sekolah yang membutuhkan.
“Kekurangan seperti toilet, ruang kelas, sarana ibadah, pagar, hingga pendingin ruangan akan kami penuhi. Tapi sekolah harus bisa memenuhi operasional pakai BOS,” ucapnya.
Melalui skema pembagian porsi anggaran ini, Dedi berharap tidak ada tumpang tindih pembiayaan yang merugikan publik.
Dedi meminta semua pihak menghargai proses kajian yang tengah berjalan demi menjaga kondusivitas iklim pendidikan di Jawa Barat.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Ungkap Dinamika Pencairan DBH hingga Potensi Defisit Anggaran
“Jangan dulu membuka (reaktivasi) SPP. Saya hormati usulan, tetapi saya juga mempertimbangkan aspek publik gitu loh. Nanti polemik lagi,” tuturnya. (Reza/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
