2 hours ago
5
harapanrakyat.com,- Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD Jawa Barat sepakat mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung pelayanan publik, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan. Komitmen tersebut mengemuka setelah DPRD menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Persetujuan tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Jawa Barat di Gedung DPRD Jabar, Selasa (14/7/2026). Keputusan itu kemudian dibacakan Pelaksana Harian Sekretaris DPRD Jawa Barat Iman Tohidin sebelum ditandatangani pimpinan DPRD bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, pemerintah daerah bersama DPRD memiliki komitmen yang sama untuk memastikan APBD tetap diarahkan pada program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Pimpinan sepakat optimalkan APBD untuk pembangunan dan pelayan publik terutama pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Masyarakat Jawa Barat harus sejahtera dan mendapatkan keadilan. Dan APBD adalah alatnya,” ujar Herman usai rapat paripurna.
Menurut Herman, pembahasan mengenai disrupsi APBD masih akan terus dilakukan bersama DPRD. Namun, kondisi tersebut tidak akan mengurangi fokus pemerintah dalam menjaga kualitas pelayanan publik.
Ia juga menyebutkan, kondisi fiskal Jawa Barat masih relatif terjaga meski transfer ke daerah dari pemerintah pusat mengalami penurunan.
“Kemandirian fiskal kita 63 persen di tengah situasi TKD yang berkurang. Namun Jabar relatif stabil. Buktinya, kita masih bisa melakukan berbagai pembangunan,” tegasnya.
Baca Juga: Probidik Gema Jabar, Dedi Mulyadi Minta Calon Guru Siap Mengajar di Pelosok Jawa Barat
Dedi Mulyadi Apresiasi DPRD Jawa Barat yang Kawal APBD 2025
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengapresiasi DPRD yang telah mengawal pembahasan pertanggungjawaban APBD 2025. Menurutnya, berbagai masukan dan evaluasi dari legislatif menjadi bahan perbaikan dalam pengelolaan anggaran daerah.
“Saya ucapkan terima kasih atas seluruh rangkaian tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Jawa Barat untuk terus melakukan evaluasi terhadap program kerja pemerintah sehingga bisa berjalan sampai saat ini,” kata Dedi.
Ia juga mengapresiasi DPRD yang memahami kondisi keuangan daerah saat ini. Dedi menegaskan, pemerintah daerah akan terus memperbaiki tata kelola APBD agar lebih efektif dan tepat sasaran.
“Serta memiliki implikasi yang cukup kuat terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Melalui rapat paripurna tersebut, DPRD Jawa Barat resmi menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025 beserta lampirannya untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. (R7/HR-Online/Editor-Ndu)
