6 hours ago
14
harapanrakyat.com,- Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Jawa Barat, menolak keras wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi Provinsi Sunda. Wacana tersebut dinilai tidak memiliki urgensi serta substansi yang jelas bagi masyarakat.
Baca Juga: Usulan Perubahan Nama Jawa Barat Menjadi Provinsi Sunda Kembali Bergulir
Bendahara PKC PMII Jabar, Adriana Nugraha mengatakan, bahwa dari perspektif sejarah dan kebudayaan, istilah Tatar Sunda memiliki cakupan yang jauh lebih luas, daripada batas administratif Provinsi Jabar saat ini. Menurutnya, menjadi sebagai nama satu provinsi, justru berpotensi mempersempit makna peradaban Sunda itu sendiri.
“Secara historis, wilayah Tatar Sunda mencakup Banten, DKI Jakarta, hingga sebagian wilayah barat Jawa Tengah seperti Brebes. Tatar Sunda lebih tepat dipahami sebagai kawasan peradaban dan kebudayaan yang melampaui batas provinsi modern. Bukan sekadar nama administratif pemerintahan,” ujarnya Minggu (5/7/2026).
Baca Juga: Respons Warga dan Budayawan Kota Banjar Soal Wacana Penggantian Jawa Barat Jadi Provinsi Sunda
Alasan Tolak Perubahan Nama Jawa Barat Jadi Provinsi Sunda
Selain persoalan historis, perubahan nama ini dipastikan membawa konsekuensi logistik dan finansial yang masif. Pemerintah harus memperbarui dokumen kependudukan warga, papan nama instansi, dokumen hukum, hingga sistem informasi birokrasi. Selain itu, beban anggaran dan waktu tersebut dinilai tidak rasional jika manfaatnya belum terbukti nyata.
PMII Jabar menilai, jika tujuannya adalah meningkatkan semangat kearifan lokal, solusinya bukan mengubah nama Provinsi Jabar menjadi Sunda. Pemerintah daerah seharusnya meningkatkan kualitas pendidikan, melalui kurikulum muatan lokal khas kesundaan yang wajib di sekolah-sekolah.
Daripada mengurus perubahan nama, PMII Jabar mendesak DPRD untuk fokus pada fungsi pengawasan yang krusial. Beberapa persoalan mendesak di Jawa Barat yang butuh penanganan serius. “Antara lain evaluasi implementasi SPMB yang banyak dikeluhkan. Kemudian, tingginya angka PHK, hingga audit proyek Penerangan Jalan Umum ‘Jabar Caang’ yang dinilai rawan korupsi,” tuturnya.
Baca Juga: Usulan Perubahan Nama Provinsi Jawa Barat Jadi Sunda Segera Dibahas di DPRD Jabar
Sebagai bentuk penolakan dan kritik terhadap dasar pemikiran perubahan nama Jawa Barat jadi Provinsi Sunda ini, PKC PMII Jawa Barat secara terbuka menantang DPRD Provinsi Jawa Barat untuk melakukan debat publik. Mereka meminta para legislator fokus pada substansi yang lebih utama, yakni meningkatkan kualitas kesejahteraan dan kehidupan ekonomi masyarakat Jawa Barat. (Apip/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)
