10 hours ago
9
harapanrakyat.com,- Ribuan relawan makan bergizi gratis (MBG) mendatangi kantor DPRD Garut, Jawa Barat, Senin (6/7/2026). Kedatangan mereka menuntut DPR agar membuat Undang-Undang khusus MBG, sehingga tak lagi mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres). Selain itu, mereka juga meminta agar Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mencabut moratorium SPPG baru, karena para relawan tak bisa bekerja selama dapur baru dimoratorium.
Baca Juga: Ribuan Pendukung Program Presiden Turun ke Jalan di Tasikmalaya, Kawal MBG dan Koperasi Merah Putih
Aksi damai tersebut diawali dengan long march dari Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, menuju kompleks DPRD Garut. Ribuan peserta memenuhi ruas Jalan Pembangunan, hingga arus lalu lintas menuju pusat pemerintahan Kabupaten Garut sempat tersendat. Massa juga membawa berbagai spanduk bertuliskan kelanjutan MBG dan hak-hak relawan dapur yang belum terpenuhi.
Apa Saja Tuntutan Ribuan Relawan MBG di Garut?
Dalam orasinya, relawan menyatakan 8 tuntutan. Di antaranya mendukung Presiden untuk melanjutkan program MBG, menuntut pemerintah merancang Undang-Undang yang menjadi payung hukum. Kemudian, melakukan pembenahan BGN, memperhatikan hak relawan seperti insentif maupun kesehatan. Serta persoalan moratorium yang dianggap kesewenang-wenangan BGN.
“Memperhatikan hak relawan karena seperti diketahui insentif dan kesehatan masih jauh dari kata layak. Sedangkan untuk moratorium, jelas BGN melakukan keputusan secara sepihak. Pembangunan dapur sudah dilaksanakan, tapi tiba-tiba dihentikan,” kata Rian, juru bicara aliansi relawan MBG Garut, Senin (6/7/2026).
Baca Juga: Mahasiswa Tasikmalaya Soroti Program MBG, Benarkah Hanya Jadi Ladang Bisnis Elit dan Pengusaha?
Rian menambahkan, moratorium Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sepihak yang dilakukan BGN sangat merugikan seluruh pihak. Bukan hanya dapur saja yang merugi, melainkan calon relawan hingga pekerja lain yang masih nganggur terlunta-lunta.
Ia mengungkapkan, ada sekitar 130 SPPG yang terdampak moratorium di Garut. Sehingga, seluruh operasional dapur masih belum bisa mendistribusikan manfaat kepada siswa maupun penerima lainnya. “Dapurnya sudah selesai, bahkan sudah berbulan-bulan sudah ada Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), sampai dipulangkan lagi,” pungkasnya.
Baca Juga: Aksi Damai Ratusan Mahasiswa di Garut, Sejumlah Pengunjuk Rasa dan Anggota DPRD Jatuh Pingsan
Setelah menyampaikan aspirasi di depan Kantor DPRD Garut, perwakilan relawan MBG diterima anggota DPRD Garut bersama Bupati Garut, Abdusy Syakur. (Pikpik/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)
