14 hours ago
12
harapanrakyat.com,- Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Pangandaran meminta Pemkab Pangandaran meninjau ulang rencana hibah tanah seluas 30 hektar di Desa Cikalong, Kecamatan Sidamulih, untuk Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung.
Baca juga: Rencana Hibah Lahan 30 Hektar ke ISBI Disorot DPRD Pangandaran, Fraksi PKB Minta Ditunda
Sikap tegas tersebut diambil setelah melalui kajian mendalam dan mempertimbangkan berbagai aspek strategis pengelolaan aset daerah. Hal ini untuk memastikan setiap kebijakan pemanfaatan lahan benar-benar membawa dampak nyata bagi masyarakat.
Pelepasan Aset Perlu Perhitungan Matang
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Pangandaran, Kyai Ngisom Rosyid, menegaskan bahwa pihaknya pada prinsipnya mendukung penuh kemajuan pendidikan serta pengembangan seni dan budaya di Pangandaran. Kehadiran kampus perguruan tinggi dinilai sebagai peluang positif yang patut diapresiasi.
Meski begitu, ia mengingatkan agar pelepasan aset daerah dalam skala besar tidak dilakukan secara tergesa-gesa tanpa perhitungan matang. Menurutnya, pemanfaatan lahan harus selaras dengan ketentuan serta prinsip pengawasan keuangan dan aset daerah.
“Pertanyaan mendasarnya adalah sejauh mana keberadaan ISBI nantinya benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Pangandaran? Jangan sampai kita hanya terbuai euforia pembangunan atau nama besar institusi, tetapi melupakan dampak jangka panjangnya untuk rakyat,” ujar Ngisom kepada HR Online, Kamis (27/8/2026).
Baca juga: Pemkab Pangandaran Berencana Hibah Lahan 30 Hektar untuk Kampus ISBI, Jeje Minta Tunda Dulu
Ia menambahkan, pembatalan atau penundaan hibah ini bukan bentuk penolakan terhadap sektor pendidikan. Namun, ia mendorong adanya ruang diskusi terbuka yang melibatkan DPRD, akademisi, tokoh masyarakat, hingga warga setempat agar kebijakan yang diambil objektif dan transparan.
“Kami tidak menolak pendidikan. Kami justru ingin memastikan setiap aset daerah yang dilepas menghasilkan manfaat sebesar-besarnya. Mari ambil keputusan secara hati-hati dan terukur,” lanjutnya.
Poin Pertimbangan
Secara spesifik, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan dua poin pertimbangan, yakni terkait skala prioritas anggaran daerah. Di tengah tantangan fiskal saat ini, fokus Pemkab Pangandaran dinilai harus lebih difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pemulihan ekonomi lokal, dan percepatan pembangunan infrastruktur publik.
Kedua, perlunya transparansi serta kajian akademis, yuridis, dan sosial yang komprehensif. Langkah ini penting untuk mencegah timbulnya sengketa hukum maupun potensi lahan mangkrak di masa mendatang.
Baca juga: Wacana Pendirian IAIN di Pangandaran Dinilai Tergesa-gesa, Tokoh Masyarakat Minta Kajian Ulang
“Jangan sampai masyarakat diberi janji pembangunan, sementara aset sudah dilepas tanpa kepastian. Kita harus pastikan ada kejelasan waktu, anggaran, serta mekanisme pelaksanaannya,” tegas Ngisom.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Pangandaran, Rohimat Resdiana, menyatakan akan segera menginisiasi ruang komunikasi internal. Mengingat Bupati Pangandaran dan mayoritas anggota fraksi bernaung di partai yang sama, konsolidasi internal menjadi langkah krusial.
“Kami akan mengupayakan pertemuan khusus antara Bupati dengan Fraksi PDI Perjuangan. Kita buka ruang komunikasi seluas-luasnya agar permasalahan ini terang benderang dan ada kejelasan arah kebijakan,” ungkap Rohimat. (Mad/R6/HR-Online)
