Sudah Berbadan Hukum, 5.957 Koperasi Merah Putih di Jabar Bakal Dapat Suntikan Dana Rp3 Miliar

harapanrakyat.com,- Pemprov Jawa Barat (Jabar) memastikan seluruh Koperasi Merah Putih sudah berbadan hukum dan siap melayani masyarakat sesuai mandat dari Presiden RI, Prabowo Subianto.

Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman mengatakan, 5.957 Koperasi Merah Putih di Jawa Barat saat ini sudah berbadan hukum. Pemprov dan pemerintah di kabupaten/kota di Jawa Barat bersinergi untuk proses legalisasi 5.957 Koperasi Merah Putih.

“Koperasi Merah Putih baik desa maupun kelurahan dan semuanya sudah berbadan hukum. Ini sinergi provinsi dengan kabupaten kota,” kata Herman dikutip Rabu (23/7/2025).

Kepastian badan hukum untuk 5.957 Koperasi Merah Putih di Jawa Barat, bertujuan agar arahan dari Presiden RI, Prabowo Subianto dan lintas kementerian untuk membentuk sebuah format ekosistem perekonomian desa, bisa sukses.

Baca Juga: Ribuan Pekerja Pariwisata Jawa Barat Geruduk Gedung Sate, Minta Dedi Mulyadi Cabut Larangan Studi Tur

Mengingat, 5.957 Koperasi Merah Putih di Jawa Barat tidak hanya fokus pada simpan pinjam. Melainkan, layanan sembako, klinik desa, apotek desa, pergudangan, dan logistik.

“Komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengembangkan paling tidak ada enam ya yang menjadi konsen itu. Koperasi ini fokus di layanan sembako ya kan, kemudian ada juga simpan pinjam, kemudian klinik desa, apotek desa, pergudangan, dan logistik,” ujarnya.

Pemprov Jabar Yakin Koperasi Merah Putih Bisa Pangkas Rantai Pasok Hingga Pengembangan Bisnis

Herman meyakini, 5.957 Koperasi Merah Putih di Jawa Barat bisa memangkas rantai pasok dan menstabilkan harga komoditas. Misalkan, perusahaan gas negara atau anak perusahaannya bisa mendistribusikan elpiji langsung ke koperasi.

“Harga lebih stabil. Masyarakat bisa dapat kebutuhan dasar dengan harga yang baik, murah, dan terjangkau,” ucapnya.

Ia menambahkan, perbankan yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara) akan memberikan suntikan dana senilai Rp3 Miliar. Namun, pemberian suntikan dana itu sesuai rencana bisnis yang koperasi ajukan.

Baca Juga: Sekda Tegaskan SE Larangan Studi Tur di Jawa Barat Sudah Dipertimbangkan dengan Matang

“Setiap koperasi akan diberikan ruang membuat proposal usaha, membuat rencana bisnis, yang kami dengar kurang lebih hampir Rp3 miliaran, tentu sesuai dengan rencana bisnis masing-masing ya,” katanya. (Reza Deny/R7/HR-Online/Editor-Ndu)