4 hours ago
4
harapanrakyat.com,- Kekosongan jabatan Wakil Bupati (Wabup) Ciamis, Jawa Barat, yang hingga kini belum terisi kembali menuai sorotan dari tokoh agama dan masyarakat. Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Ulum sekaligus Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Ciamis, KH. Arief Ismail Chowas, menilai pengisian posisi Wabup tersebut tidak perlu lagi ditunda, mengingat regulasi telah tersedia.
Baca Juga: Kursi Wakil Bupati Ciamis Masih Kosong, Herdiat; Bola Ada di Partai Pengusung
“Saya membaca di berita ada pernyataan dari Bapak Bupati Ciamis, bahwa regulasi pengisian Wakil Bupati sudah ada. Kalau sudah demikian, saya kira apalagi yang harus ditunggu,” ujarnya kepada harapanrakyat.com, Kamis (5/2/2026).
Menurutnya, jika sudah ada kejelasan tentang regulasi pengisian jabatan Wabup Ciamis, maka secepatnya bisa melakukan pengisian untuk jabatan tersebut. namun ia menekankan, jangan sampai menabrak Undang-Undang, apalagi menjadikan akibat permasalahan hukum di kemudian hari.
“Tapi juga harus punya keberanian, dalam arti jangan terlalu diulur-ulur. Karena bagaimanapun pengisian Wabup itu bagian dari ketaatan dan kepatuhan terhadap undang-undang,” tuturnya.
Pengisian Wabup Ciamis Bukan Kepentingan Politik
KH. Arief juga berpesan kepada para politisi atau partai pengusung, bisa segera melakukan pemilihan bakal calon untuk pengisian Wakil Bupati Ciamis. Kemudian, jangan kaitkan pengisian jabatan ini sebagai kepentingan partai politik atau pribadi. Karena pengisian Wabup ini adalah kepentingan untuk Kabupaten Ciamis.
“Ini kepentingan Kabupaten Ciamis, bukan kepentingan partai politik atau pribadi. Jadi tunggu apalagi, jangan ditunda-tunda,” pesannya.
Menurutnya, peran Wabup saat ini memang sangat dibutuhkan, baik dalam membantu Bupati menjalankan roda pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat. Sehingga menurutnya, kekosongan jabatan tersebut, berpotensi berdampak langsung pada pelayanan publik.
“Mengingat, masyarakat secara umum itu tidak tahu menahu kalau jadwal pimpinan daerah itu jadwalnya padat. Pasalnya, masyarakat mengundang pimpinan itu ingin ketemu dan tatap langsung dengan pimpinan daerah,” ucapnya.
Baca Juga: Soal Kekosongan Jabatan Wakil Bupati, Ketua DPC PBB Ciamis Yakin Akan Ada Solusi
Selain itu, ia juga menyoroti beban kerja Bupati yang harus ditanggung sendiri di tengah padatnya agenda pemerintahan daerah. Kondisi tersebut dinilai tidak ideal, jika terus berlangsung tanpa adanya pendamping kepala daerah.
“Dengan banyaknya agenda pemerintahan daerah, kasihan juga Bupati harus menjalankan semuanya sendiri. Kalau sudah ada ketentuannya, jangan sampai ditunda lagi. Kita semua berharap Bupati Ciamis selalu sehat dan dapat memimpin dengan baik. Jika ada wakil, tugas tentu bisa dibagi,” katanya.
Sebagai tokoh ulama dan tokoh masyarakat, ia mengaku pernah menerima kedatangan beberapa pihak yang disebut-sebut sebagai calon Wakil Bupati Ciamis. Namun demikian, ia menegaskan bahwa kewenangan penentuan tetap berada di tangan pemerintah dan DPRD.
“Ada tiga orang yang pernah datang, tetapi urusan pemilihannya itu ranah pemerintah dan DPRD. Kami sebagai masyarakat berharap, siapapun yang terpilih nantinya memiliki jiwa juang, amanah, adil, serta siap membangun dan memajukan Ciamis dengan segala kemampuannya,” ucapnya.
Ia menambahkan, jabatan Wabup bukan sekadar posisi pendamping. Melainkan bagian dari kepemimpinan daerah yang harus dioptimalkan untuk membantu Bupati dalam pembangunan Kabupaten Ciamis.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah Ciamis, Ridwan Rahman Saleh, juga menyoroti kekosongan jabatan Wabup Ciamis yang telah berlangsung hampir satu tahun, dan berpotensi berlanjut hingga akhir masa jabatan.
Menurut Ridwan, kondisi tersebut perlu disikapi secara arif, konstitusional, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. PD Muhammadiyah Ciamis, katanya, menghormati pernyataan Bupati Herdiat Sunarya, yang menyebutkan bahwa proses pengisian Wabup telah memiliki dasar hukum yang jelas.
“Dalam etika politik, partai pengusung idealnya menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan lainnya. Hal itu agar proses ini tidak berlarut-larut dan menimbulkan kelelahan publik,” ujarnya.
Ridwan menegaskan, PD Muhammadiyah Ciamis tidak masuk ke ranah politik praktis. Namun sebagai kekuatan moral, pihaknya memandang penting adanya kesepahaman di antara partai pengusung untuk segera menyerahkan dua nama calon kepada DPRD. Hal itu demi efektivitas pemerintahan dan kesinambungan pelayanan publik di Kabupaten Ciamis.
Ia juga menilai sosok Wakil Bupati yang dibutuhkan adalah figur yang siap bekerja, memahami ritme pembangunan yang sedang berjalan. Kemudian, loyal dan sejalan dengan kepemimpinan Bupati, komunikatif, serta memiliki kepekaan sosial yang kuat.
Baca Juga: Soal Pengisian Jabatan Wakil Bupati Ciamis, Nanang Permana Sebut Mentok di Regulasi
“Yang paling penting, Muhammadiyah Ciamis meyakini bahwa Bupati memiliki komitmen, kapasitas, dan kebijaksanaan untuk mengambil langkah terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap mengedepankan stabilitas, persatuan, dan kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (Ferry/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)
