2 weeks ago
8
harapanrakyat.com,- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi buka suara terkait hasil Survei Litbang Kompas mengenai Kinerja Pemerintah Daerah. Terutama soal ekonomi dan ketersediaan lapangan pekerjaan di Jabar yang belum lama ini rilis.
Berdasarkan hasil survei tersebut, terdapat 97,2 persen dari total 400 responden puas atas kinerja Dedi Mulyadi, lalu 98,9 persen mengenai citra di masyarakat. Kemudian, 99 persen masyarakat menilai Dedi Mulyadi responsif, peduli, dan merakyat.
Namun, terdapat 44,8 persen responden yang menyoroti ketersediaan lapangan pekerjaan di Jawa Barat. Kemudian, 27,9 persen responden juga menyoroti mengenai harga bahan pokok atau ekonomi.
Baca Juga: Jurus Dedi Mulyadi Benah Total Pendidikan di Jabar
“Terdapat 97,2 persen kepuasan personal. Tapi memang ada pekerjaan rumah yang besar, lapangan pekerjaan dan ekonomi,” kata Dedi Mulyadi di Sabuga ITB, Jalan Tamansari, Kota Bandung, Rabu (20/8/2025).
Lanjutnya mengatakan, dirinya baru menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat selama enam bulan sejak pelantikan pada Februari 2025. Selama itu pula ia berupaya mengorkestrasi tentang percepatan pelayanan perizinan industri.
“Baru mengorkestrasi percepatan pelayanan perizinan industri dalam enam bulan ini. Sudah ter orkestrasi nih (sekarang),” ujarnya.
Temui Menteri Ketenagakerjaan Bahas Soal Ketersediaan Lapangan Pekerjaan di Jabar
Untuk membahas mengenai serapan tenaga kerja dan orkestrasi layanan perizinan industri, Dedi Mulyadi sendiri sudah menemui Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli.
Hal itu karena saat ini terdapat pembangunan industri di Kabupaten Purwakarta, Subang, Garut, Majalengka, dan Indramayu. Sehingga industri di sejumlah daerah tersebut akan menyerap tenaga kerja pada tahun 2026.
Baca Juga: Tanggapi Pidato Presiden, Dedi Mulyadi Klaim Pemprov Jabar Sudah Kerjakan Perintah Prabowo Subianto
“Serapan tenaga kerja nanti di 2026, kan sekarang baru pembangunan pabrik,” ujarnya.
Selain soal ketersediaan lapangan pekerjaan, pembangunan proyek yang pengelolaannya berada di Pemprov Jawa Barat juga akan segera berlangsung. Mengingat, APBD perubahan di provinsi sudah mendapat persetujuan, hal itu tentunya akan merekrut tenaga kerja.
“Itu juga akan merekrut tenaga kerja. Di perubahan anggaran provinsi, sektor pembangunan yang dikelola oleh Pemda Provinsi,” jelas Dedi Mulyadi. (Reza/R3/HR-Online/Editor: Eva)
