2 hours ago
7
harapanrakyat.com,- Pemadaman listrik bergilir yang diberlakukan oleh PT PLN di sejumlah daerah sejak beberapa waktu turut menjadi perhatian Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Pasalnya, dampak dari pemadaman listrik bergilir sangat dirasakan oleh aktivitas industri hingga pelaku UMKM.
Dedi mengatakan, pemadaman listrik berkepanjangan sangat mengganggu rantai produksi pada sektor industri. Bahkan, pemadaman listrik secara mendadak berpotensi memicu kegagalan produk dalam satu pabrik, penundaan pengiriman. Hingga akhirnya menyebabkan kerugian.
“Pemadaman listrik bergilir dari sisi makro tentu mengganggu industri. Kalau listrik padam, maka seluruh produknya gagal dan itu kerugian,” kata Dedi di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin (22/6/2026).
Baca Juga: Pemadaman Listrik Bergilir Ganggu Aktivitas Industri di Kota Cimahi
Dampak Pemadaman Listrik Bergilir bagi Warga dan UMKM
Dedi menyebutkan, dampak buruk padamnya aliran listrik juga terasa pada skala ekonomi mikro dan rumah tangga. Banyak pelaku UMKM terpaksa menghentikan produksinya, hingga memicu keluhan massal dari masyarakat di media sosial terkait terganggunya fasilitas sanitasi air bersih. Serta kematian komoditas hobi bernilai tinggi seperti, Ikan Koi.
“Tadi kan ada yang teriak-teriak sudah tidak bisa buang air besar, katanya begitu di media sosial. Tidak bisa lagi mencetak produk UMKM, apalagi yang punya ikan koi kesayangan. Ekonomi mikro dan makro terganggu,” tambahnya.
Baca Juga: Sering Ada Pemadaman Listrik, MPP Kota Cimahi Siapkan Langkah Antisipasi
Hak Konsumen untuk Menggugat
Merespons adanya wacana dari sejumlah pelaku industri yang berencana melayangkan gugatan hukum kepada PT PLN, Dedi menilai langkah tersebut merupakan hak konstitusional yang sah bagi setiap konsumen.
Menurutnya, tata kelola BUMN harus mengedepankan asas profesionalisme dan timbal balik yang adil dalam pelayanan publik.
Sistem pemutusan jaringan sepihak yang biasa diterapkan saat pelanggan telat membayar tagihan, sudah sepatutnya dibarengi dengan tanggung jawab pemulihan yang cepat saat perusahaan negara tersebut gagal menyediakan pasokan listrik yang stabil.
Baca Juga: ESDM Ungkap Penyebab Pemadaman Listrik Bergilir di Pulau Jawa dan Hak Kompensasi Pelanggan
“Itu hak setiap orang atau konsumen. Karena PLN itu kan BUMN yang berdiri sendiri, yang melakukan pengelolaan sendiri. Ya ada timbal balik kan. Timbal baliknya begini, bagaimana kalau kita telat bayar, kan kita juga suka digunting (diputus),” tegasnya.
Kendati demikian, Gubernur Jabar berharap PT PLN bisa segera menyelesaikan problema ini dengan cepat. Sehingga, pemadaman listrik bergilir tidak terjadi lagi, karena hal itu sangat berdampak pada perekonomian makro dan mikro. (Reza/R3/HR-Online/Editor: Eva)
