2 hours ago
7
harapanrakyat.com,- Komisi III DPRD Kota Banjar, Jawa Barat, mengungkap masih adanya kesenjangan fasilitas antar sekolah. Selain itu, ada juga ancaman merger atau penggabungan sekolah karena minim siswa.
Baca juga: Komisi 2 DPRD Banjar Bakal Panggil PTPN Batulawang Terkait Tuntutan Serikat Petani Pasundan
Hal itu diungkap Ketua Komisi III Cecep Dani Sufyan berdasarkan hasil kunjungan kerja yang dilakukan ke sejumlah sekolah di satuan pendidikan dasar. Kunjungan dilaksanakan dalam periode Mei hingga Juni.
Ancaman Merger Sekolah di Banjar
Cecep mengatakan, hasil kunjungan kerja pihaknya mendapati masih adanya kesenjangan fasilitas yang cukup mencolok antar sekolah. Kesenjangan tersebut seperti keterbatasan ruang penunjang, minimnya sarana pembelajaran teknologi dan munculnya wacana penggabungan sekolah akibat minimnya jumlah siswa.
Kondisi tersebut menurutnya tidak bisa dibiarkan berlarut karena ketimpangan fasilitas berpotensi memperlebar kesenjangan kualitas pendidikan.
“Ketimpangan fasilitas berpotensi memperlebar kesenjangan kualitas pendidikan sehingga harus menjadi perhatian pemerintah,” ujar Cecep Dani kepada Harapan Rakyat, Senin (22/6/2026).
Baca juga: Komisi II DPRD Kota Banjar Kunker Soal Layanan Kesehatan, Bakal Agendakan RDP
Lanjutnya menyebut, penurunan jumlah siswa di beberapa sekolah dapat mengancam keberlangsungan lembaga pendidikan yang selama ini menjadi tumpuan masyarakat.
Terkait wacana merger bagi sekolah yang siswanya minim, menurutnya kondisi tersebut memang berdampak terhadap efektivitas pembelajaran. Namun untuk merger sudah diatur dalam Permendikdasmen.
“Syarat merger sudah ada dalam Permendikdasmen, baik jumlah murid, sarana dan jarak dengan sekolah lain namun sosiologis dan dampak psikologis-nya yang harus dipertimbangkan,” ujar Cecep.
Pemerataan Sarana dan Prasarana Sekolah
Dalam kasus jumlah siswa yang menurun bukan merger yang harus diperkuat. Namun, upaya pemerataan sarana dan prasarana sekolah, serta upaya pemerataan murid dengan berbagai kebijakan strategis, yang harus dijalankan.
Misalnya, pembatasan jumlah rombongan belajar (rombel) di sekolah besar, evaluasi zonasi, pemerataan kualitas sekolah, dan menumbuhkan kekhasan sekolah.
Baca juga: Fraksi PKB Desak Komisi III DPRD Kota Banjar Segera Sidak Lokasi Pertambangan Galian C
Ia melanjutkan, secara perhitungan paling tidak 5 tahun ke depan jumah murid sudah bisa diprediksi dari jumlah murid kelas 1 SD saat ini. Bahkan prediksi itu juga bisa dilakukan dari jumlah murid Paud dan TK/RA,
“Sebab itu, seharusnya pemerintah kota dalam hal ini Dinas Pendidikan dapat menyiapkan kebijakan strategis agar sekolah-sekolah yang dbangun bersama dengan susah payah bisa tetap eksis,” pungkasnya. (Muhlisin/R6/HR-Online)
