21 hours ago
11
harapanrakyat.com,- Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP), Neni Nur Hayati mengaku, sampai saat ini mendapatkan doxing, imbas dari unggahan Instagram Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat yang menampilkan wajahnya serta video pernyataan dari Gubernur Dedi Mulyadi pada 16 Juli 2025.
Saat ini Diskominfo Jawa Barat sudah menurunkan atau take down konten tersebut. Namun, Diskominfo juga mengunggah ulang konten serupa tanpa menampilkan wajah Neni pada 26 Juli 2025. Sayangnya, pada unggahan ulang konten tersebut tidak menyertakan penjelasan maupun klarifikasi dari Diskominfo Jawa Barat.
“Setiap hari masih dapat teror, akibat dari unggahan akun resmi Pemprov Jawa Barat. Itu memicu serangan doxing berkepanjangan dan merugikan. Walaupun, sudah di-takedown dan mengunggah ulang tanpa ada foto saya, tapi tidak ada penjelasan dan klarifikasi,” kata Neni, Kamis (31/7/2025).
Baca Juga: Sekda Herman Buka Suara Soal Pelayangan Somasi dari DEEP Indonesia ke Pemprov Jabar
Neni pun sudah berkonsultasi dengan kuasa kuasa hukum untuk menentukan langkah ke depan, karena doxing itu masih ia terima. Bahkan, banyak konten kreator di media sosial khususnya YouTube yang melancarkan doxiing hingga ancaman pembunuhan kepadanya.
Ia pun menilai doxing yang dilancarkan kepadanya ini sudah begitu jauh dari semangat untuk membangun demokrasi. Sebab, selama ini ia tidak hanya mengkritik Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat saja, melainkan ke pejabat publik lainnya termasuk Presiden RI, Prabowo Subianto.
“Seperti dalam somasi saya, Pemprov Jawa Barat menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada publik. Saya pun akan menyurati YouTube secara pribadi untuk melakukan take down beberapa konten yang terdapat ancaman mengerikan,” ujarnya.
Ada yang Menghubungi Direktur DEEP Indonesia yang Mengatasnamakan Dedi Mulyadi Hingga Sekda Herman Suryatman
Neni menambahkan, beberapa waktu lalu ia mendapatkan ajakan dari sejumlah pihak untuk bertemu secara langsung. Namun, Neni bingung karena sejumlah pihak itu ada yang mengatasnamakan Gubernur Dedi Mulyadi, Sekretaris Daerah Herman Suryatman, hingga Asisten Daerah.
“Sebaiknya bersurat secara resmi ke kuasa hukum atau lembaga (DEEP Indonesia), tidak melalui perantara. Saya khawatir ada potensi kepentingan di luar sepengetahuannya,” kata Neni menambahkan.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Jawa Barat, Yogi Gautama Jaelani menyebut. Unggahan Diskominfo di media sosial yang menyertakan foto Neni Nur Hayati masih dalam koridor aturan keterbukaan publik.
Bahkan, Yogi memastikan, unggahan Diskominfo Jawa Barat itu tidak bertujuan untuk menyerang individu, menyebarluaskan data pribadi, maupun itikad tidak baik.
“Ini semua kan kaitannya dengan transparansi untuk konfirmasi. Kepala daerah yang dimaksud dalam unggahan akun sebelumnya hanya mencerminkan bahwa kepala daerah sifatnya umum kan ya. Kalau di Jawa Barat mah nggak gitu,” kata Yogi, Selasa (22/7/2025).
Senada dengan Yogi, Sekda Jawa Barat Herman Suryatman menegaskan, sebelum adanya somasi dari Direktur DEEP Indonesia, Pemprov Jawa Barat tidak memiliki niatan menyudutkan maupun doxing bagi yang memberikan kritik. Ia pun mengapresiasi atas kritik maupun masukan dari DEEP Indonesia untuk Pemprov Jawa Barat.
“Tidak ada sedikit pun niat kami untuk menyudutkan, untuk doxing, tidak ada. Kami jamin itu tidak ada. Kami respect kepada teman-teman yang mengkritisi Pemda Provinsi Jawa Barat,” tegasnya. (Reza Deny/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
