2 hours ago
6
harapanrakyat.com,- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam pemenuhan kebutuhan sayur, buah, dan susu. Alhasil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wilayah Ciamis hingga kini masih kesulitan memperoleh produk pertanian dan peternakan lokal.
Hal ini diungkapkan oleh Egi, Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) wilayah Kabupaten Ciamis. Menurutnya, meski semangat program MBG adalah menyerap produk lokal, SPPG wilayah Ciamis hingga kini masih kesulitan memperoleh sayur, buah, dan susu. Kondisi ini memaksa mereka untuk mendatangkan sebagian kebutuhan pangan dari luar daerah.
“Kita akui untuk pemenuhan gizi anak setiap hari menunya memang bervariasi. Tapi teman-teman SPPG di wilayah Ciamis masih kesulitan mendapatkan produk sayuran, buah, ataupun susu, sehingga sebagian produk harus dipasok dari luar Ciamis,” ujarnya kepada wartawan seusai rapat bersama DPRD Ciamis, Jumat (17/10/2025).
Baca Juga: Anggota Komisi A DPRD Ciamis Sesalkan Produk Ketahanan Pangan Desa Belum Terserap Program MBG
Egi menambahkan, komoditas lokal yang saat ini masih tergolong aman ketersediaannya antara lain beras, telur, dan daging. Menurutnya, hal ini dapat menjadi peluang bagi para petani dan pelaku usaha lokal untuk ikut berkontribusi dalam program MBG, mengingat kebutuhan pangan yang cukup tinggi setiap hari.
“Untuk produk lokal, bukan berarti kita tidak mau menggunakan produk Ciamis. Hanya saja faktanya memang sulit mendapatkan sayuran tersebut,” jelasnya.
SPPG Wilayah Ciamis Belum Punya SLHS
Selain persoalan pasokan bahan pangan, Egi juga mengungkapkan, seluruh dapur SPPG di Kabupaten Ciamis saat ini belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Namun, proses pengurusan izin tersebut tengah berjalan dan ditargetkan rampung dalam 30 hari kerja sesuai edaran BGN.
“Kami sedang berupaya memenuhi izin SLHS bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Ciamis. Kalau dalam satu bulan izin tidak terpenuhi, kami akan laporkan ke pusat. Soal dilanjutkan atau tidaknya operasional, itu kewenangan BGN Pusat,” tegasnya.
Ia juga menyebut beberapa dapur SPPG baru sudah mulai beroperasi meski izin SLHS belum terbit. Namun, hal itu dilakukan dengan pengawasan ketat. Dapur baru hanya diperbolehkan melayani 200 porsi per minggu, dan jumlahnya akan ditingkatkan secara bertahap setelah kuota ditetapkan oleh BGN.
Selain kendala perizinan, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi persoalan. Sejumlah dapur SPPG belum memiliki ahli gizi tetap, dan ada pula ahli gizi yang merangkap di beberapa dapur dalam satu yayasan.
“Kami akui, selain SLHS, ketersediaan ahli gizi juga menjadi tantangan karena SDM-nya terbatas,” pungkasnya. (Fahmi/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
