2 weeks ago
11
harapanrakyat.com,- Kementerian Koperasi (Kemenkop) mendorong para petani sukun untuk membentuk badan usaha koperasi. Hal ini sebagai langkah strategis dalam mengembangkan hilirisasi produk agroforestri.
Langkah tersebut dinilai penting agar para pelaku usaha bisa lebih mudah mengakses pembiayaan, memperluas pemasaran. Serta meningkatkan skala ekonomi secara berkelanjutan.
Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono menyampaikan hal tersebut dalam seminar mengenai revolusi hilirisasi agroforestri berbasis sukun. Acara seminar berlangsung di Universitas Padjadjaran Unpad) Sumedang, Jawa Barat, Rabu (20/9/2025).
“Banyak petani masih menjalankan usahanya secara individu. Padahal potensi besar seperti sukun perlu dikelola secara kelembagaan. Kami mendorong agar mereka membentuk koperasi supaya pemerintah bisa maksimal dalam memberi dukungan. Terutama dalam hal permodalan dan akses pasar,” kata Ferry.
Baca Juga: Sektor Perdagangan Dominasi Kegiatan Koperasi Desa Merah Putih di Ciamis
Ia menegaskan, selama ini hambatan terbesar pengembangan usaha berbasis komoditas hutan seperti sukun adalah tidak adanya bentuk badan usaha yang formal.
Petani Bentuk Badan Usaha Koperasi, Kemenkop Bisa Intervensi secara Sistematis
Hal inilah yang membuat pelaku usaha kesulitan memperoleh akses pendanaan, pelatihan, maupun peluang ekspor.
“Kalau hanya kelompok tani biasa, mereka akan sulit naik kelas. Tapi kalau sudah berbentuk koperasi, kita bisa intervensi secara sistematis. Mulai dari pelatihan, bantuan alat, hingga promosi ke pasar ekspor,” jelasnya.
Ferry juga menegaskan bahwa dukungan Kemenkop tidak hanya terbatas pada komoditas sukun, tetapi juga berlaku bagi produk agroforestri lain. Seperti kopi, kakao, dan hasil hutan bukan kayu lainnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI, Dadang M. Naser yang turut hadir dalam seminar tersebut mengatakan, sukun memiliki potensi besar sebagai pangan alternatif pengganti gandum.
Sukun Bisa Jadi Komoditas Unggulan
Ia menilai, dengan pengelolaan yang tepat dan dukungan teknologi, sukun bisa menjadi komoditas unggulan yang menopang kemandirian pangan nasional.
“Sukun bisa jadi solusi untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor terigu. Jika terigu campur dengan sukun hingga 40 persen saja, kita sudah bisa menekan angka impor secara signifikan,” terang Dadang.
Baca Juga: Pemkot Cimahi Terapkan Aturan Baru Permudah Pembentukan Koperasi
Pihaknya pun mendorong pemerintah agar segera menyusun regulasi yang mendukung tumbuhnya industri pengolahan berbasis sukun. Termasuk insentif bagi pabrik-pabrik pangan untuk menggunakan bahan baku lokal tersebut.
“Pemerintah harus hadir bersama dengan regulasinya, yaitu bagaimana industri pangan itu harus berbasis sukun. Itu regulasi yang harus diterapkan, pemerintah harus hadir,” tandasnya.
Program hilirisasi agroforestri berbasis sukun ini diharapkan tak hanya menciptakan nilai tambah dari sisi ekonomi. Tetapi juga membuka lapangan kerja baru, mendorong industrialisasi desa, dan memperkuat ketahanan pangan nasional. (Aang/R3/HR-Online/Editor: Eva)
