10 hours ago
6
harapanrakyat.com,- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memastikan anggaran operasional untuk SMA, SMK, dan SLB negeri di Jawa Barat sudah sangat memadai. Dedi pun sudah mengecek Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat, serta Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) dari pemerintah provinsi, sudah mencukupi aktivitas pendidikan.
Baca Juga: Pemprov dan DPRD Sepakat Prioritaskan APBD Jawa Barat untuk Pendidikan dan Kesehatan
“Saya sudah cek biaya operasional sekolah dengan dana BOS dan biaya operasional dari Provinsi Jawa Barat (BOPD) sudah cukup. Data dan sampelnya banyak,” kata Dedi, Sabtu (18/7/2026).
Gubernur Dedi Mulyadi berujar, berdasarkan data evaluasi anggaran tahun Anggaran 2025, justru terdapat indikasi penyimpangan penggunaan dana BOS. Penyimpangan penggunaan dana BOS bukan untuk kepentingan sektor pendidikan, yang nilainya mencapai miliaran rupiah.
“Ada temuan sampai Rp4 miliar penggunaan dana BOS bukan untuk pendidikan,” ujarnya.
Dedi menilai, alokasi dana yang terlalu berlebih justru berpotensi memicu salah kelola anggaran di tingkat sekolah. Oleh karena itu, dana BOS dan BOPD yang saat ini tersedia sudah cukup. Bahkan, tidak membebani para kepala oleh urusan administrasi yang berisiko menyeret mereka ke ranah hukum.
“Jadi cukup, kalau lebih nanti menjadi beban kepala sekolah. Jangan sampai terkena aspek yang bersifat kriminal gara-gara salah kelola BOS,” ucapnya.
Baca Juga: Probidik Gema Jabar, Dedi Mulyadi Minta Calon Guru Siap Mengajar di Pelosok Jawa Barat
Gubernur Dedi Mulyadi; Pemprov Jawa Barat Fokus Benahi Infrastruktur Sekolah
Saat ini, Pemprov Jawa Barat sedang fokus memenuhi fasilitas fisik penunjang. Seperti ruang kelas, toilet, sarana olahraga, tempat ibadah, hingga pagar sekolah, agar tampil lebih representatif dan mendorong kreativitas murid.
“Kami akan bangun ruang kelas, toilet, sarana olahraga, pagar, hingga tempat ibadah yang bagus agar sekolah bisa melahirkan murid yang kreatif. Itu komitmen kami,” tuturnya.
Lebih lanjut, Gubernur Dedi Mulyadi menambahkan, kebijakan sekolah gratis tanpa pungutan ini secara resmi berjalan mulai tahun pelajaran 2025/2026. Momentum ini sekaligus mengubah catatan masa lalu, di mana praktik pungutan biaya di sekolah negeri masih sering membebani masyarakat di berbagai daerah.
Saat masih menjabat sebagai anggota DPR RI, Dedi mengaku kerap menerima keluhan dan membantu melunasi tunggakan biaya siswa di sejumlah SMA negeri yang tersebar di Subang, Cimahi, Purwakarta, Tasikmalaya, hingga Ciamis.
Melalui komitmen ini, Gubernur Dedi Mulyadi mengajak semua pihak, agar bersama-sama mewujudkan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak Jawa Barat. (Reza/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)
