18 hours ago
6
harapanrakyat.com,- Gagasan besar “Bandung Barat Caang” terus digaungkan pemerintah daerah. Namun di lapangan, realitas masih menunjukkan pekerjaan rumah yang tak sedikit.
Baca juga: Perahu Jukung Bocor di Waduk Saguling Bandung Barat, Seorang Pemancing Asal Cililin Hilang Tenggelam
Di balik ribuan lampu penerangan jalan yang sudah terpasang, ternyata kebutuhan lebih dari 10 ribu titik Penerangan Jalan Umum (PJU) masih menanti pemenuhan. Wilayah dengan bentang alam luas ini belum bisa sepenuhnya diharapkan terang benderang dalam waktu dekat.
Dishub KBB Buka Suara Program Bandung Barat Caang
Kepala Dinas Perhubungan KBB, Mochamad Ridwan Evi, mengungkapkan saat ini baru sekitar 5 ribu titik lampu yang beroperasi di sepanjang jalan kabupaten. Angka itu masih sangat jauh dari kebutuhan ideal yang diprediksi menembus 15 ribu titik lebih.
“Untuk jalan kabupaten saja, kita masih butuh sekitar 10 ribu titik tambahan. Padahal yang sudah terpasang baru sedikit di atas angka 5 ribu,” ujar Ridwan, Jumat (17/7/2026).
Kondisi ini memperlihatkan bahwa masalah penerangan bukan sekadar soal lampu mati atau rusak. Tantangan utamanya justru ada pada jurang lebar antara kebutuhan nyata dan kemampuan pemenuhan sarana yang ada. Memang tak ada ruas jalan yang sama sekali tak terpasang lampu, namun jumlahnya belum memenuhi standar kelayakan.
Baca juga: Dua Mobil Dinas Dikuasai Mantan Pejabat, Pemkab Bandung Barat Tunda Bayar Pajak
Sering terjadi, ruas jalan yang idealnya butuh 150 titik lampu, baru terpasang 20 hingga 30 titik saja. Begitu pula ruas lain yang butuh 50–100 titik, sebagian besar masih terisi sebagian kecil saja. “Jadi bukan tak ada sama sekali, tapi belum lengkap sesuai kebutuhan panjang jalannya,” jelasnya. Wajar jika masyarakat masih kerap menjumpai titik gelap meski secara administrasi sudah tercatat memiliki fasilitas penerangan.
Masalah tak berhenti di jumlah saja. Meski sebagian proyek masih dalam masa garansi lima tahun, laporan kerusakan terus mengalir. Pihak Dishub rutin turun memantau sekaligus menindaklanjuti aduan warga. Penanganannya pun dibagi dua: yang masih dalam tanggung jawab penyedia dikerjakan pihak kontraktor, sedangkan yang sudah lewat masa garansi diperbaiki menggunakan anggaran daerah.
Uniknya, kerusakan tak selalu disebabkan faktor teknis. Di kawasan Maribaya misalnya, kabel sering putus bukan karena dipreteli orang, melainkan ulah kawanan monyet yang berkeliaran di sana. Selain itu, pergeseran tanah dan longsor juga kerap merusak instalasi, terutama di wilayah Cisarua dan kawasan selatan yang berpotensi rawan bencana.
Kabar baiknya, kasus pencurian komponen kini makin minim. Hal ini tak lepas dari perubahan sistem, jika dulu banyak menggunakan panel surya yang rentan dicuri aki dan alat pendukungnya, mulai tahun 2023 seluruh pembangunan baru menggunakan lampu LED yang terhubung langsung ke jaringan listrik konvensional.
Namun kendala terbesar tetaplah anggaran. Berbeda dengan pembangunan jalan yang bisa mengandalkan DAK atau program pusat, penambahan PJU sangat bergantung pada kemampuan APBD daerah. Bantuan pusat memang ada, tapi sifatnya hibah dan tidak bisa diusulkan secara mandiri oleh pemerintah daerah. “Kami hanya bisa mengandalkan kemampuan keuangan sendiri. Kalau ada tawaran hibah dari kementerian, itu baru kami sambut,” terangnya.
Kondisi ini memaksa pemenuhan kebutuhan dilakukan secara bertahap. Belum lagi, angka kekurangan saat ini belum mencakup jalan desa yang datanya belum terhitung rapi karena belum semuanya ditetapkan status jalannya. Artinya, kebutuhan sesungguhnya berpotensi jauh lebih besar lagi.
Meski begitu, Ridwan memastikan penerangan jalan tetap menjadi salah satu prioritas pembangunan. Program “Bandung Barat Caang” akan terus dijalankan selangkah demi selangkah seiring kemampuan anggaran yang tersedia. (Juhaeri/R6/HR-Online)
