harapanrakyat.com,- Ketua Komisi 1 DPRD Kota Banjar, Jawa Barat, Annur, menanggapi perihal audiensi Asosiasi Perangkat Desa Indonesia (Apdesi) ke pemerintah kota (Pemkot) belum lama ini.
Annur mengatakan, Komisi I sebagai mitra kerja dari pemerintahan desa, mendukung apa yang kepala desa dan pengurus Apdesi Kota Banjar perjuangkan.
Baca Juga: APDESI Kota Banjar Tuntut Pendampingan Hukum Hingga Tunjangan Purna Tugas
Dengan adanya Apdesi audiensi tersebut, Pemkot harusnya memberikan bimbingan dan edukasi kepada aparatur pemerintah desa terkait apa yang menjadi aspirasi. Tujuannya, agar tidak terjadi kesalahan yang melanggar hukum.
“Sebagai mitra kerja pemerintah desa, kami mendukung apa yang mereka perjuangkan dan keluhkan,” kata Annur kepada wartawan, Jumat (17/1/2025).
Pihaknya juga mendukung keinginan Apdesi terkait tindak lanjut UU Nomor 3 Tahun 2024, berkaitan dengan tunjangan purna bakti aparat desa.
Namun demikian, untuk tunjangan purna bhakti kepala desa tersebut menurutnya perlu kajian yang lebih mendalam. Pihaknya berencana akan melakukan kunjungan ke desa, untuk menyikapi permasalahan tersebut.
“Komisi I sangat setuju. Namun begitu tentunya untuk tunjangan itu perlu kajian yang mendalam dan harus melihat kemampuan keuangan pemerintah daerah,” katanya.
Tujuan Apdesi Audiensi ke Pemkot Banjar
Sebelumnya, Apdesi Kota Banjar menggeruduk kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kota Banjar untuk melakukan audiensi dengan Penjabat Wali Kota, Selasa (14/1/2025). Pengurus Apdesi menyuarakan aspirasinya terkait tindak lanjut atas UU Desa. Selain itu juga, tunjangan purna tugas untuk kepala desa serta perangkat desa.
Baca Juga: Tanggapan Pemkot Atas Tuntutan Apdesi Kota Banjar
Selain itu, mereka juga meminta Pemkot Banjar membantu pembangunan yang ada di desa. Pengurus Apdesi juga meminta pemerintah kota memberikan pendampingan hukum saat terjadi permasalahan di pemerintahan desa,
“Tuntutan kami ke depan ada penyusunan regulasi tindak lanjut UU Desa. Sehingga ada kepastian hukum buat kami menuntut hak maupun menjalankan kewajiban,” kata Ketua Apdesi Kota Banjar, Yayat Ruhiyat usai audiensi ke Pemkot. (Muhlisin/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)