Menelusuri Jejak Sejarah Gerakan Aceh Merdeka di Indonesia

Mempelajari sejarah Gerakan Aceh Merdeka sangat penting bagi bangsa Indonesia. Seperti yang kita tahu berbicara tentang Aceh memang seolah tidak ada habisnya. Menelusuri catatan sejarah Indonesia, salah satu babak penting dalam sejarah Indonesia di era modern di Serambi Mekah ini adalah berdirinya Gerakan Aceh Merdeka atau biasa disingkat GAM.

Baca Juga: Simpangsche Societeit Surabaya, Jejak Kaum Elit Kolonial Belanda

Mungkin bagi sebagian orang, GAM ini identik dengan konflik bersenjata. Namun, jika kita melihat lebih dalam, ada narasi tentang identitas, kekecewaan ekonomi, dan juga pencarian keadilan yang melatarbelakanginya. Untuk mengetahui lebih dalam seputar sejarah GAM tersebut, simak ulasan artikel berikut ini!

Sejarah Gerakan Aceh Merdeka dari Hutan Terpencil ke Meja Perundingan

Gerakan Aceh Merdeka (GAM) adalah gerakan separatis bersenjata di Aceh yang muncul karena kekecewaan terhadap pemerintah pusat. Deklarasi resmi berlangsung pada 4 Desember 1976 oleh Hasan di Tiro di perbukitan Halimon, Kabupaten Pidie. Hasan di Tiro merupakan keturunan bangsawan dan cucu pahlawan nasional Teungku Chik di Tiro.

Sebelum terkenal sebagai GAM, kelompok ini menamakan diri Aceh Merdeka (AM) dan juga bernama Aceh Sumatra National Liberation Front (ASNLF). Tujuannya adalah memisahkan Aceh dari Republik Indonesia. Konflik berlangsung hingga 2005 dan menelan hampir 15.000 korban jiwa.

Penyebab kemunculan GAM antara lain ketidakadilan ekonomi, khususnya pengelolaan sumber daya alam Aceh, serta ancaman terhadap identitas budaya dan nilai keislaman. Pemerintahan sentralistis pada masa Orde Baru memicu rasa ketidakpuasan, yang dimanfaatkan kelompok ini untuk mendapatkan dukungan masyarakat.

Pasang Surut Perlawanan Era 1970-an – 1980-an

Pada awalnya, sejarah Gerakan Aceh Merdeka hanyalah kelompok kecil. Bahkan, pemerintah kala itu sempat menganggap remeh gerakan ini. Namun, ideologi yang dicetuskan Hasan di Tiro menyebar secara rahasia dan tersembunyi. 

Lalu, pada akhir 1980-an, banyak pemuda Aceh berangkat ke Libya untuk mendapatkan pelatihan militer. Ketika mereka kembali, GAM ini bukan lagi sekadar kelompok politik biasa, melainkan kekuatan perang yang terorganisir. Hal inilah yang membuat pemerintah menetapkan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) dari tahun 1989 hingga 1998.

Ada catatan kelam dimana masa DOM adalah periode berat bagi masyarakat Aceh. Konflik antara aparat dan rakyat lokal seringkali membuat warga sipil terluka. Luka dari masa inilah yang membuat mereka ingin merdeka sendiri pasca reformasi.

Era Reformasi dan Darurat Militer

Sejarah Gerakan Aceh Merdeka berlanjut setelah Soeharto lengser tahun 1998. Saat itu, rakyat Aceh memiliki harapan baru. Namun, politik di Jakarta belum stabil sehingga membuat urusan Aceh terbengkalai. Sempat ada upaya damai di masa Presiden Gus Dur, tapi bentrokan di lapangan sulit untuk dihentikan.

Puncaknya terjadi tahun 2003, ketika pemerintah Megawati Soekarnoputri menetapkan Darurat Militer. Ribuan pasukan berangkat ke Aceh. Hutan-hutan Aceh menjadi saksi bisu adu senjata yang seolah tidak ada ujungnya. Pada titik ini, banyak pihak yang merasa jika konflik Aceh hanya dapat selesai jika salah satu pihak menyerah. Namun, Tuhan Yang Maha Esa memiliki rencana lain.

Baca Juga: Jejak Sejarah Pesantren Gentur Cianjur dan Tokoh Pendirinya

Tsunami 2004 Menjadi Titik Balik Tak Terduga

Kala itu, bumi Aceh terguncang tepat pada 26 Desember 2004. Gempa dahsyat dan gelombang Tsunami menyapu bersih pesisir Aceh, hingga memakan korban ratusan ribu jiwa. Bencana ini benar-benar meluluhlantakkan wilayah Aceh dan sekitarnya.

Di tengah duka mendalam, kedua belah pihak yakni pemerintah Indonesia dan GAM mulai sadar. Tidak mungkin mereka harus terus berperang di atas tanah yang sedang berduka. Gencatan senjata tidak resmi pun  terjadi demi kelancaran bantuan kemanusiaan. Tekanan internasional dan rasa kemanusiaan yang begitu besar akhirnya mendorong kedua pihak kembali ke meja perundingan.

Kesepakatan Helsinki Menjadi Titik Akhir Konflik

Perdamaian antara Pemerintah Indonesia dan GAM dimulai dengan perundingan di Finlandia pada 27 Februari 2005. Delegasi Indonesia terdiri dari Hamid Awaluddin, Sofyan A. Djalil, Farid Husain, Usman Basyah, dan I Gusti Wesaka Pudja, sementara Malik Mahmud, Zaini Abdullah, M. Nur Djuli, Nurdin Abdul Rahman, dan Bachtiar Abdullah mewakili GAM.

Hasil perundingan melahirkan kesepakatan dalam enam bidang: penyelenggaraan pemerintahan di Aceh, hak asasi manusia, amnesti dan reintegrasi GAM, pengaturan keamanan, pembentukan misi monitoring Aceh, dan penyelesaian perselisihan. Kesepakatan ini juga memuat 71 butir, termasuk kewenangan Aceh pada sektor publik, keamanan nasional, moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman, dan kebebasan beragama.

Kesepakatan Helsinki ditandatangani setelah lima putaran perundingan dari 27 Januari hingga 15 Agustus 2005. Senjata GAM sebanyak 840 unit diserahkan ke Aceh Monitoring Mission (AMM) pada 19 Desember 2005, dan sayap militer TNA dibubarkan pada 27 Desember 2005. Pemerintah kemudian mengeluarkan UU No. 11 Tahun 2006 yang memberikan Aceh otonomi khusus.

Baca Juga: Mengenang Proses Hukum Mahmilub Vonis Mati Dalang G30SPKI

Sejarah Gerakan Aceh Merdeka merupakan contoh mahal tentang bagaimana sebuah bangsa bisa menyembuhkan lukanya lewat perundingan dan kesadaran kemanusiaan. Selain itu, sejarah Gerakan Aceh Merdeka juga mengajarkan kita bahwa ketidakadilan ekonomi dan identitas yang terabaikan seolah seperti sumbu yang mudah terbakar. Kendati demikian, perdamaian Helsinki membuktikan bahwa setinggi apapun ego, rasa kemanusiaan tetap harus berada di atas segalanya. (R10/HR-Online)