7 hours ago
4
harapanrakyat.com,- Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, menyampaikan apresiasi atas berbagai otokritik dari publik maupun pejabat negara terkait kebijakan sayembara penangkapan pelaku kejahatan jalanan atau begal.
Baca juga: Polres Sumedang Tangkap Komplotan Begal, Dua Pelaku Masih Buron
Ia secara khusus merespons pandangan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumhamimipas), Profesor Yusril Ihza Mahendra, mengenai potensi aksi main hakim sendiri serta risiko timbulnya rekayasa kasus.
Dedi mengatakan, skema insentif bukan untuk memicu kekerasan, melainkan justru menjadi instrumen psikologis guna mencegah tindakan amuk massa yang berujung fatal.
Selama ini, kasus pencurian kecil seperti pencurian hewan ternak maupun kendaraan bermotor sering kali berakhir dengan tewasnya pelaku di tangan warga. Kondisi tersebut dinilai merugikan kedua belah pihak karena warga yang menganiaya pelaku hingga tewas juga harus berhadapan dengan proses hukum.
Dedi ingin imbalan finansial ini bisa mengubah cara pandang masyarakat untuk mengamankan pelaku kejahatan dalam kondisi baik. “Saya sampaikan terima kasih pada semua pihak yang memberikan autokritik, termasuk Pak Menko Prof. Yusril. Sayembara justru untuk mencegah main hakim sendiri yang berujung pada kematian. Saat menangkap maling, begal, dan sejenisnya, orang cenderung tidak akan menghabisi sampai meninggal karena merasa akan mendapat imbalan,” kata Dedi, Sabtu (25/7/2026).
Syarat Penahanan Resmi untuk Dapat Imbalan
Dedi juga merespons kekhawatiran mengenai potensi lahirnya ‘drama begal’ atau rekayasa penangkapan demi mengincar uang hadiah. Ia menerapkan prosedur verifikasi ketat dimana pemberian imbalan sayembara baru dapat terealisasi setelah kepolisian menetapkan pelaku sebagai tersangka resmi dan menahannya untuk proses peradilan.
“Pemberian uang setelah pelaku menjadi tersangka dan menjalani masa penahanan. Orang tidak akan mau berpura-pura menjalani masa tahanan dan peradilan demi imbalan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dedi turut menanggapi permintaan agar Pemprov Jabar agar berfokus pada penyelesaian angka pengangguran ketimbang menggelar sayembara.
Ia memastikan, Pemprov Jawa Barat senantiasa berupaya mengatasi berbagai masalah yang berkaitan dengan pengangguran melalui pembangunan iklim investasi. “Kami selalu berupaya mengentaskan pengangguran dan membangun investasi. Tapi kejahatan tidak selalu karena pelaku menganggur,” ucapnya.
Baca juga: Kapolda Jawa Barat Izinkan Warga Gunakan Alat Pelindung Diri Sesuai Tingkat Ancaman saat Siskamling
Berdasarkan penanganannya di lapangan, lingkungan seringkali menjadi pemicu tindak kriminalitas oleh sindikat terorganisasi. Kemudian, kejahatan di Jawa Barat juga karena masuknya kelompok kejahatan dari luar daerah, hingga gangguan impulsif pada pelaku.
“Karena faktor lingkungan yang menjadi kebiasaan hingga akhirnya ada satu daerah yang menjadi sarang garong. Lalu, pelaku kejahatan ini berasal dari luar daerah dan tindakan kriminal yang bersifat penyakit,” tuturnya.
Atas dasar hal itu, ia memadukan patroli taktis aparat kepolisian di lapangan dengan penguatan keberanian masyarakat untuk menghadirkan rasa aman.
Dengan demikian, Dedi berharap psikologis warga terbangun untuk tidak takut terhadap begal dan bersama-sama melawan aksi kejahatan jalanan di Jawa Barat. “Jangan sampai begal berkuasa dan membuat kita takut. Kita harus membuat takut begal kepada kita,” katanya. (Reza/R6/HR-Online)
