1 week ago
20
Pernyataan Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir terkait tunjangan rumah anggota dewan sebesar Rp 50 juta per bulan, menuai tanggapan dari Jerome Polin.
Sebagai seorang jago matematika, Jerome menyoroti logika perhitungan yang dikemukakan oleh Adies Kadir dalam sebuah video.
Adies menyatakan bahwa biaya sewa kost di sekitar Senayan adalah Rp 3 juta per hari. Lalu dikalikan dengan 26 hari kerja, sehingga menghasilkan angka Rp 78 juta per bulan.
Jerome Polin Sebut Hitungan yang Tidak Masuk Akal
Baca Juga: Nafa Urbach Tuai Hujatan Pasca Dukung Kenaikan Tunjangan DPR RI
Perhitungan ini dinilai Jerome sebagai sesuatu yang tidak masuk akal dan menimbulkan keprihatinan. Melalui unggahan di media sosial, Jerome pun mengedukasi masyarakat tentang kesalahan logika matematika tersebut.
Ia menjelaskan, tunjangan sebesar Rp 50 juta yang diberikan per bulan seharusnya disandingkan dengan biaya sewa bulanan, bukan harian. Jika biaya kos Rp 3 juta adalah untuk satu bulan, maka tunjangan Rp 50 juta akan memberikan keuntungan bersih sebesar Rp 47 juta.
Jerome Polin juga menegaskan bahwa mengalikan biaya bulanan dengan jumlah hari kerja adalah kesalahan yang sangat fatal.
Karena hal itu akan membuat biaya sewa per hari menjadi Rp 3 juta, yang setara dengan menginap di hotel bintang lima. Ia menilai perhitungan ini jauh dari realita kehidupan anggota DPR RI.
Tunjangan Mewah di Tengah Kesulitan Rakyat
Selain menyoroti kesalahan perhitungan, Jerome Polin juga memberikan pandangan kritisnya terhadap besaran tunjangan rumah yang diberikan bagi Anggota DPR RI.
Ia membandingkan tunjangan sebesar Rp 50 juta per bulan dengan kondisi perekonomian masyarakat saat ini. Khususnya para pekerja di sektor pendidikan dan kesehatan.
Menurut Jerome, tunjangan yang terlampau besar itu sangat kontras dengan kenyataan. Karena banyak dosen, tenaga pendidik, dan tenaga kesehatan yang masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Jerome Polin merasa sedih dan prihatin melihat prioritas negara yang seolah-olah mengesampingkan kesejahteraan para pahlawan tanpa tanda jasa.
Baca Juga: Empat Isu Jadi Sorotan Komisi X DPR RI Dalam Revisi UU Sistem Pendidikan Nasional
Tunjangan yang ideal seharusnya tidak hanya didasarkan pada harga sewa properti, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi rakyat secara keseluruhan.
Sementara Adies Kadir menyebut tunjangan tersebut ideal dengan alasan harga sewa rumah di sekitar Senayan yang juga tinggi, berkisar Rp 40-50 juta per bulan. Anggota DPR merasa tidak nyaman tinggal di kos.
Namun, bagi Jerome Polin, alasan tersebut tidak dapat membenarkan besaran tunjangan di tengah kesulitan yang dialami masyarakat. (Revi/R3/HR-Online/Editor: Eva)
