4 hours ago
4
harapanrakyat.com,- Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) terus memperkuat komitmennya dalam dunia pendidikan bagi warga prasejahtera. Melalui program Sekolah Rakyat, Pemkab KBB resmi menetapkan penerimaan 45 calon siswa baru untuk Tahun Ajaran 2026–2027 yang akan menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat Terpadu 4 milik Kementerian Sosial RI di Soreang.
Langkah strategis ini merupakan kelanjutan dari kesuksesan periode 2025–2026 yang telah menampung masing-masing 100 siswa di jenjang SMP dan SMA. Fokus utama program tersebut adalah memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di wilayah Bandung Barat.
Evaluasi dan Persiapan Matang untuk Siswa Baru Sekolah Rakyat
Baca Juga: Isu Penghapusan PPPK Paruh Waktu Bikin Guru Gelisah, DPRD KBB Tegaskan Status dan Gaji Terjamin
Dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda KBB, Duddy Prabowo, pada Jumat (14/8/2026), dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap program yang sedang berjalan.
Rapat ini juga menindaklanjuti pertemuan dengan Kementerian Sosial RI terkait penyediaan lahan permanen. Kepala Dinas Sosial KBB, Idad Sa’dudin, menegaskan pentingnya evaluasi berkala.
“Kami memantau capaian yang telah berjalan, sekaligus mempersiapkan seluruh tahapan untuk periode baru 2026–2027,” ujarnya.
Rekrutmen siswa sangat selektif untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Calon siswa baru Sekolah Rakyat mengambil dari keluarga miskin yang masuk dalam desil 1 hingga 2 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Baca Juga: Kabar Baik! SDN Girimukti di KBB Masuk Prioritas Perbaikan di Anggaran Perubahan 2026
Idad menjelaskan, pemerintah menjamin seluruh proses pendidikan ini gratis, tidak ada pungutan biaya sedikitpun. Mulai dari pendaftaran, seleksi, pemeriksaan kesehatan, hingga pengiriman siswa ke lokasi sekolah.
Percepatan Lahan Permanen Sekolah Rakyat
Guna memastikan keberlanjutan program, Pemkab KBB kini tengah fokus pada percepatan penyediaan lahan permanen untuk Sekolah Rakyat. Koordinasi lintas instansi seperti Dinsos, Disperkim, DPUTR, hingga Bapelitbangda diperkuat melalui Surat Keputusan Bupati.
“Dengan tim yang telah ditetapkan, kerja sama antar dinas dan instansi dapat berjalan lebih terarah dan terpadu. Sasaran penerima manfaat pun akan lebih tepat,” tegas Idad.
Baca Juga: 501 Siswa Ikuti MPLS Perdana di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Sumedang
Program Sekolah Rakyat bukan sekadar kegiatan belajar mengajar biasa, melainkan sebuah misi sosial untuk mengubah masa depan generasi muda KBB yang terhimpit keterbatasan ekonomi. Dengan pendidikan, pemerintah berharap mereka mampu keluar dari jerat kemiskinan sistemik.
“Anak-anak dari keluarga kurang mampu ini kami berikan jalan untuk terus belajar. Lewat pendidikan yang baik berharap mereka kelak dapat mengubah nasib diri dan keluarga. Inilah upaya memutus rantai kemiskinan dari akarnya,” pungkas Idad Sa’dudin. (Eri/R3/HR-Online/Editor: Eva)
