14 hours ago
3
harapanrakyat.com,- Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) saat ini tengah menyiapkan berbagai upaya, untuk mengatasi banjir yang seringkali melanda wilayah Bekasi. Upaya tersebut mulai dari melarang pembangunan perumahan di daerah resapan air hingga penguatan infrastruktur pengendali air.
Baca Juga: Karangligar Karawang Langganan Banjir, Dedi Mulyadi Dorong Relokasi Warga dan Pembentukan Danau
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengatakan, Pemprov Jabar melarang alih fungsi lahan daerah resapan air seperti, sawah hingga rawa menjadi permukiman. Atas dasar itu, Pemprov Jabar akan menghentikan pembangunan perumahan di daerah resapan air di wilayah Bekasi. Hal itu bertujuan agar wilayah Bekasi tetap memiliki daerah resapan air untuk menampung air hujan.
“Banjir Bekasi, tentu kami terus mencari solusi untuk mengatasinya. Pertama, saya menerbitkan surat edaran untuk menghentikan pembangunan perumahan di area terlarang (daerah resapan air),” ujar Dedi dikutip Senin (2/2/2026).
Kemudian, Dedi menginstruksikan kepada pemerintah kabupaten maupun kota Bekasi agar segera melakukan evaluasi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Sehingga ke depannya jelas, kawasan mana saja yang boleh untuk membangun perumahan dan kawasan untuk menampung air. Saat ini, Pemprov Jabar pun sedang mengevaluasi RTRW.
“Pemerintah kabupaten maupun kota harus mengubah tata ruangnya. Pemprov Jawa Barat pun sedang mengevaluasi tata ruang,” ucapnya.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Tanggapi Aduan Warganet Soal Gorong-Gorong di Kali Sepak Bekasi
Mengatasi Banjir di Bekasi dengan Akselerasi Pembangunan Bendungan Cibeet dan Memperkuat Tanggul di Wilayah Rawan
Lebih lanjut, Dedi mengaku, bahwa ia sudah bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo. Dedi pun sudah menyampaikan permohonannya agar Kementerian PU bisa mengakselerasi pembangunan Bendungan Cibeet. Sebab, pembangunan Bendungan Cibeet di Kabupaten Bogor menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi banjir, khususnya di Karawang dan Bekasi.
“Saya sudah sampaikan ke Pak Menteri PU agar pembangunan (bendungan) danau Cibeet bisa dipercepat. Itu menjadi salah satu solusi, target penyelesaian pembangunan 2028,” kata Dedi.
Sembari menunggu pembangunan Bendungan Cibeet selesai, Pemprov Jabar pun berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Koordinasi itu untuk memetakan dan memperkuat infrastruktur pengendali air, seperti tanggul sungai dan lainnya terutama di daerah rawan jebol karena debit air tinggi.
“Saya sudah koordinasi dengan Kepala BBWS, agar tanggul tidak mudah jebol maka harus ada penguatan,” tuturnya.
Baca Juga: Hujan dan Tanggul Jebol Sebabkan 38 Kecamatan di Kabupaten Karawang dan Bekasi Terendam
Ke depan, Dedi juga meminta kepada semua pihak, agar tidak lagi mengalihfungsikan areal persawahan, hutan, rawan, hingga bantaran sungai menjadi hunian. Sedangkan, khusus untuk daerah dengan penduduk yang padat seperti Bandung Raya, Bogor, Bekasi, maupun Depok, diminta untuk membangun rumah secara vertikal. (Reza/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)
