Tasikmalaya Darurat Pendidikan: 4.000 Anak Tidak Sekolah, Satgas ATS Dipertanyakan

harapanrakyat.com,- Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, yang menembus angka 4.000 anak memicu gelombang kritik tajam dari kalangan mahasiswa. Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya dinilai lamban dan tidak serius dalam memenuhi hak dasar pendidikan bagi warganya.

Sorotan tajam ini muncul dari Rio Febrian (23), mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Siliwangi (Unsil). Ia menegaskan bahwa tingginya angka putus sekolah di “Kota Santri” ini adalah indikator nyata, bahwa sektor pendidikan belum ditangani secara maksimal oleh pemangku kebijakan.

Baca Juga: Benturan Tak Terhindarkan, Mahasiswa dan Aparat Keamanan Tasikmalaya Saling Dorong dalam Aksi Demonstrasi

Darurat Pendidikan di Kota Tasikmalaya, 4.000 Anak Tidak Sekolah

Menurut Rio, angka 4.000 anak bukanlah sekedar statistik biasa, melainkan sebuah keadaan darurat pendidikan yang memerlukan langkah cepat dan terukur.

Mahasiswa mendesak agar Pemkot Tasikmalaya berhenti menggunakan retorika dan segera menunjukkan realisasi nyata di lapangan.

“Pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan wacana atau program di atas kertas. Harus ada solusi konkret yang benar-benar mampu mengembalikan anak-anak ke akses pendidikan yang layak,” ujar Rio, Rabu (3/6/2026).

Kritik semakin meruncing pasca audiensi antara Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya dengan perkumpulan Masyarakat Bergerak Spontan (MBS). Dalam pertemuan tersebut, muncul rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) ATS yang melibatkan unsur LSM dan organisasi masyarakat.

Baca Juga: Pemkab Tasikmalaya Tekankan Pentingnya Legalitas Pendidikan Santri demi Masa Depan Lulusan Pesantren

Namun, MBS menilai rencana ini masih mengambang tanpa arah yang jelas. Pihaknya pun mempertanyakan kesiapan satgas tersebut. Terutama terkait transparansi data by name by address yang valid. Kemudian, mekanisme kerja dan pendampingan yang terstruktur. Serta target penyelesaian masalah yang terukur.

Mahasiswa mengkhawatirkan kebijakan ini hanya akan berakhir sebagai formalitas birokrasi. Atau bahkan menjadi “ladang proyek” baru tanpa memberikan dampak nyata bagi anak-anak yang kehilangan hak pendidikannya.

Tanggapan Dinas Pendidikan: Data Masih Berubah-ubah

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Rojab Risman Taufik, membantah data yang disampaikan oleh para mahasiswa. Ia menyatakan bahwa data mengenai jumlah 4.000 anak tidak sekolah belum valid dan masih bersifat fluktuatif.

Baca Juga: 700 Anak di Cimahi Terdata Putus Sekolah, Disdik Lakukan Verifikasi Ulang

“Datanya belum valid, kadang berubah-ubah. Kemarin saja 2.000-an, terus berubah lagi. Kami dari Dinas Pendidikan akan koordinasi lebih intens dengan Pusdatin,” kata Rojab kepada harapanrakyat.com melalui pesan singkat WhatsApp.

Hingga saat ini, publik dan kalangan mahasiswa masih menunggu langkah konkret dari Pemkot Tasikmalaya, untuk memastikan tidak ada lagi anak yang terpaksa putus sekolah akibat kelalaian system. (Rafi/R3/HR-Online/Editor: Eva)