3 hours ago
4
harapanrakyat.com,- Pelaksanaan acara Milangkala Tatar Sunda yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Barat menuai kritik dari sejumlah pegiat budaya Sunda. Mereka meminta agenda kebudayaan serupa ke depan melibatkan stakeholder budaya di Jawa Barat melalui musyawarah terbuka agar memiliki legitimasi sejarah dan budaya yang kuat.
Sorotan muncul karena istilah Milangkala Tatar Sunda dinilai tidak disertai penjelasan mendasar mengenai milangkala ke berapa. Serta dimulai dari peristiwa sejarah apa dan siapa pihak yang menyepakati penetapan tersebut. Sejumlah budayawan menilai acara besar yang membawa nama ‘Tatar Sunda’ seharusnya dibahas bersama. Terutama dengan tokoh adat, akademisi sejarah, sesepuh Sunda, dan pegiat budaya lintas daerah.
Pegiat budaya asal Kabupaten Ciamis, Ricky Andriawan Mardjadinata, mengatakan, penggunaan istilah besar seperti Milangkala Tatar Sunda tidak bisa dilakukan secara sepihak hanya karena memiliki kekuasaan politik dan panggung pemerintahan.
Baca Juga: Demi Melihat Dedi Mulyadi di Kawali Ciamis dari Dekat, Warga Rela Basah Kuyup
Ia menilai Tatar Sunda merupakan peradaban panjang yang memiliki banyak versi sejarah, nilai, dan pusat kebudayaan yang tidak dapat direduksi menjadi satu tafsir tunggal.
“Kalau memang ini disebut milangkala, maka publik berhak bertanya: milangkala ke berapa? Dasar historisnya apa? Siapa yang bermusyawarah dan menyepakatinya? Jangan sampai budaya dijadikan panggung simbolik yang dipaksakan,” ujarnya, Minggu (10/5/2026).
Ia juga menyoroti jalur napak tilas yang dianggap tidak konsisten dengan narasi Pajajaran dan Makuta Binokasih. Depok justru dilibatkan dengan alasan sejarah “Belanda Depok”, padahal konteks tersebut lebih dekat dengan sejarah kolonial dibanding jejak utama Pajajaran.
Sementara Sukabumi, khususnya kawasan Jampang yang dalam sejumlah narasi budaya disebut berkaitan dengan sumber emas dan mpu pembuat Makuta Binokasih, tidak mendapat ruang dalam rangkaian acara.
Menurut Ricky, hal tersebut memperlihatkan adanya inkonsistensi dalam membangun narasi ‘napak tilas Pajajaran’. Ia menilai pemilihan titik sejarah terkesan acak dan lebih didasarkan pada kepentingan seremonial daripada kajian budaya yang utuh.
Baca Juga: Penampakan Mahkota Binokasih Pukau Bupati Garut di Kirab Budaya Milangkala Tatar Sunda
Kritik juga diarahkan pada kemasan acara yang menampilkan parade kuda, iring-iringan besar, dan simbolisme yang dianggap menyerupai glorifikasi penguasa masa lalu.
Sejumlah pihak menilai budaya Sunda sedang dipertontonkan sebagai romantisme kerajaan dan alat legitimasi simbolik kekuasaan. Bukan sebagai ruang nilai, ilmu, musyawarah, dan falsafah hidup masyarakat Sunda.
“Budaya Sunda bukan milik satu figur, satu kelompok, atau satu tafsir politik. Sunda dibangun oleh musyawarah ku élmu, ku tatakrama, jeung ku ngahargaan ka karuhun. Ketika simbol budaya mulai dipakai tanpa kesepakatan budaya yang sehat, masyarakat tentu berhak bersikap kritis,” tambahnya.
Sejumlah pegiat budaya berharap agenda kebudayaan di Jawa Barat ke depan tidak dijalankan secara elitis dan seremonial semata. Tetapi benar-benar lahir dari musyawarah kolektif masyarakat Sunda agar tidak menimbulkan kesan bahwa sejarah dan identitas Sunda sedang diarahkan untuk kepentingan politik dan kepentingan simbolik tertentu. (R7/HR-Online/Editor-Ndu)
