harapanrakyat.com,- Forum Kepala Sekolah Swasta (FKSS) tengah mengkaji rencana penyesuaian biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). Hal itu menyusul perubahan kebijakan bantuan pendidikan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kebijakan tersebut mengalihkan skema Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU), menjadi program beasiswa yang hanya menyasar pelajar tidak mampu di sekolah swasta.
Baca Juga: DPRD Jawa Barat Bakal Temui Disdik dan Bappeda Terkait Perubahan Skema BPMU ke Beasiswa
Ketua FKSS SMA Jawa Barat, Ade Andriana mengatakan, perubahan bantuan pendidikan tentu mempengaruhi operasional sekolah swasta. Karena BPMU merupakan salah satu sumber pembiayaan terutama gaji guru.
Atas dasar hal itu, pihaknya berencana menaikkan biaya SPP, untuk memenuhi kebutuhan operasional sekolah swasta. “Sudah tahu mengenai penghapusan BPMU di tahun ini. Penggantinya beasiswa langsung. Kami berencana menaikkan SPP, karena BPMU salah satunya untuk bayar gaji guru,” kata Ade, Sabtu (31/1/2026).
Baca Juga: Dedi Mulyadi Bantah Pemprov Jawa Barat Menghapus Bantuan Pendidikan Swasta
Kenaikan Biaya SPP Sekolah Swasta Jadi Opsi
Lebih lanjut Ade menambahkan, penghapusan BPMU tentunya bisa menimbulkan persoalan dalam hal kesepakatan bersama pemerintah mengenai penyerahan ijazah. Apabila, BPMU tidak ada lagi tentunya kesepakatan itu akan sulit terealisasikan. Karena ijazah yang masih di sekolah swasta itu milik pelajar yang menunggak biaya di masa lalu.
“Tahun lalu kan ada kesepakatan untuk menyalurkan ijazah yang di sekolah, biayanya dari BPMU. Jadi kesepakatan itu sulit terealisasi, kecuali bagi pelajar yang masuk Desil 1 sampai 4 berdasarkan DTSEN,” ujarnya.
Selain itu, Ade juga mempertanyakan apakah Pemprov Jawa Barat juga menghapus Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) bagi sekolah negeri. Apabila, BOPD untuk sekolah negeri tetap berjalan, sedangkan BPMU untuk sekolah swasta ditiadakan, maka tidak ada jalan lain selain menaikkan biaya SPP.
“Sekarang BPMU tidak ada, kami pertanyakan BOPD untuk sekolah negeri tetap jalan?. Kami belum dapat informasi mengenai itu,” ucapnya.
Baca Juga: Gratis! Pemprov Jabar Bakal Sekolahkan Seribu Lulusan SMP ke SMK Industri
Kendati begitu, FKSS masih menanti informasi yang utuh dari Pemprov, Disdik, maupun DPRD Jawa Barat mengenai perubahan skema, sebelum menaikkan biaya SPP. Sebab, Ade tidak ingin gegabah mengambil kebijakan. Karena kenaikan SPP di sekolah swasta tentunya bisa menjadi beban baru bagi orang tua pelajar. “Kami sedang tunggu informasi dari pihak terkait. Mudah-mudahan segera ada pertemuan,” katanya. (Reza/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)

4 days ago
18

















































