5 hours ago
5
harapanrakyat.com,- Selama bertahun-tahun, akurasi data penerima bantuan sosial (bansos) menjadi tantangan pelik bagi pemerintah. Namun dengan adanya digitalisasi bansos berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), maka bisa menekan tingkat kesalahan data penerima manfaat secara signifikan. Hal ini disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dalam kegiatan sosialisasi DTSEN di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Sabtu (7/2/2026).
Baca Juga: Mensos Gus Ipul: Bantuan PKH dan BPNT Cair Februari 2026 untuk 18 Juta KPM
Gus Ipul memaparkan kontras yang tajam antara penggunaan data lama dengan sistem digitalisasi terbaru. Mengambil sampel dari uji coba di Kabupaten Banyuwangi, tingkat kesalahan data masyarakat yang layak namun tidak terdaftar (exclusion error), tercatat sempat menyentuh angka yang mengkhawatirkan.
Mensos Gus Ipul mengungkapkan, penggunaan data lama menyebabkan tingkat kesalahan penyaluran bansos mencapai 77 persen. Setelah penerapan DTSEN, angka tersebut turun menjadi 28 persen.
Sebelum digitalisasi bansos diterapkan, exclusion error atau kesalahan data warga layak tapi tidak menerima bantuan tercatat sebesar 77,7 persen untuk Program Keluarga Harapan (PKH), dan 70 persen untuk BPNT atau Sembako. Setelah menggunakan DTSEN, angka tersebut turun menjadi 28,2 persen pada PKH dan 17,6 persen pada BPNT.
Sementara itu, inclusion error atau kesalahan data warga tidak layak tapi terdaftar juga mengalami penurunan. Pada PKH, sebelumnya angka kesalahan 46,5 persen kemudian turun ke 39,8 persen. Sementara untuk BPNT semula 37,7 persen turun menjadi 29,6 persen.
“Ketika menggunakan data lama, tingkat error mencapai 77 persen. Artinya, ada 77 persen masyarakat yang seharusnya berhak menerima bansos, justru terabaikan. Setelah kita ukur dengan DTSEN, angka kesalahan tersebut merosot tajam hingga tersisa 28 persen,” ungkap Gus Ipul.
Baca Juga: Gus Ipul Ancam Tutup Rumah Sakit yang Berani Tolak Pasien BPJS PBI Nonaktif
Uji Coba Digitalisasi Bansos Diperluas
Meski demikian, Mensos mengakui bahwa akurasi data penerima bantuan sosial tidak mungkin mencapai 100%. Sebab, dinamika sosial seperti kelahiran, kematian, perpindahan penduduk, serta perubahan kondisi ekonomi keluarga membuat data harus terus diperbarui.
Karena itu, ia menekankan peran strategis RT/RW, kepala desa, lurah, dan camat dalam melakukan pemutakhiran data secara berkelanjutan. Menurutnya, meski data nasional dirilis oleh BPS setiap tiga bulan, pembaruan di tingkat desa dapat dilakukan setiap hari demi menjaga ketepatan sasaran.
“Harapannya, tingkat kesalahan ini bisa terus ditekan hingga di bawah 10 persen, bahkan di bawah 5 persen,” harap Mensos.
Saat ini, digitalisasi bansos berbasis DTSEN tengah diperluas melalui uji coba di 40 kabupaten dan kota serta satu provinsi, dengan melibatkan lintas kementerian dan lembaga. Jika implementasi ini dinilai berhasil, pemerintah berencana meluncurkannya secara nasional.
“Jika uji coba di wilayah-wilayah ini sukses, digitalisasi DTSEN akan segera kami luncurkan di seluruh penjuru Indonesia,” jelas Gus Ipul.
Baca Juga: Dinsos Ungkap Lebih dari Seribu Penerima Bansos di Ciamis Terindikasi Main Judi Online
Dukungan juga datang dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Wakil Bupati Pasuruan, Shobih Asrori, menegaskan bahwa digitalisasi bansos berbasis DTSEN bukan sekadar basis data. Melainkan instrumen penting untuk mewujudkan keadilan sosial, efisiensi anggaran, dan perencanaan pembangunan yang lebih terukur. (Adi/R5/HR-Online)
