4 hours ago
6
harapanrakyat.com,- Rencana pendirian Institut Agama Islam Negeri (IAIN) di Desa Cikalong, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, memicu polemik usai mendapat penolakan dari sejumlah tokoh di media sosial.
Menanggapi gelombang penolakan tersebut, Pemerintah Desa Cikalong bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pangandaran, memberikan penjelasan tegas.
Proses Penyusunan Kajian Rencana Pendirian IAIN Pangandaran
Baca Juga: Wacana Pendirian IAIN di Pangandaran Dinilai Tergesa-gesa, Tokoh Masyarakat Minta Kajian Ulang
Kepala Desa Cikalong, Ruspandi, mengaku heran sekaligus kecewa atas adanya pernyataan yang menyebut kajian akademis pendirian perguruan tinggi negeri tersebut sembrono. Menurutnya, proses penyusunan kajian telah berlangsung panjang dan melibatkan tim ahli dari Kementerian Agama (Kemenag).
“Proses kajian ini memakan waktu hingga lima tahun dan dilakukan oleh para ahli, bukan secara asal-asalan. Ketika Surat Keputusan (SK) dari Kemenag sudah terbit. Artinya seluruh proses pengkajian telah berjalan dengan baik dan benar,” kata Ruspandi, Jumat (14/8/2026).
Lanjutnya menjelaskan, pembebasan lahan untuk kampus IAIN di Desa Cikalong membutuhkan perjuangan ekstra. Pihaknya harus melakukan pendekatan kepada sekitar 750 warga penggarap lahan agar bersedia menyerahkan tanah garapan secara sukarela. Demi kepentingan pendidikan generasi mendatang.
Kehadiran IAIN di Pangandaran sangat krusial. Selain menjadi satu-satunya pendirian IAIN yang disetujui di Jawa Barat selain di Riau, kampus ini juga diharapkan dapat menampung lulusan SMA/MA yang jumlahnya mencapai ribuan setiap tahun.
Selain itu, hadirnya perguruan tinggi berbasis keagamaan tersebut dinilai penting sebagai penyeimbang arus budaya luar dari sektor pariwisata.
Baca Juga: Di Balik Seporsi Seblak, Ada Perjuangan Mahasiswi Pangandaran Bantu Keluarga dan Kejar Cita-cita
Angka Partisipasi Perguruan Tinggi Pangandaran Masih Rendah
Senada dengan Pemdes Cikalong, Sekretaris Bappeda Kabupaten Pangandaran, Asep Suhendar menegaskan, penolakan terhadap rencana pendirian IAIN tidak memiliki dasar yang kuat.
Langkah Pemkab Pangandaran mendorong hadirnya perguruan tinggi negeri didasari oleh rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi di Pangandaran yang saat ini baru mencapai 8 persen.
“Dari total puluhan ribu lulusan tingkat menengah di Pangandaran, hanya sekitar 4 hingga 8 persen saja yang melanjutkan ke jenjang kuliah. Kendala utamanya adalah faktor biaya hidup yang tinggi jika harus berkuliah di luar daerah,” kata Asep.
Ia pun menjelaskan bahwa IAIN Pangandaran nantinya tidak hanya membuka program studi keagamaan. Tetapi juga jurusan umum seperti Pendidikan Matematika dan Syariah.
Baca Juga: Kuota PSDKU Unpad Terbatas, Kepala Sekolah Minta Alokasi Putra Daerah Diperbanyak
Untuk tahap awal, perkuliahan rencananya akan beroperasi sebagai kelas jauh dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan memanfaatkan fasilitas di MTs Pangandaran, sebelum nantinya bertransformasi mandiri menjadi IAIN.
Pemerintah daerah berharap operasional perkuliahan sudah dapat dimulai pada tahun akademik 2026/2027. Kehadiran kampus ini diproyeksikan dapat mendongkrak Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) lokal. Tanpa membebankan biaya hidup yang tinggi bagi para mahasiswa asli daerah. (Madlani/R3/HR-Online/Editor: Eva)
