5 hours ago
4
harapanrakyat.com,- Wacana pendirian Institut Agama Islam Negeri (IAIN) di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, menuai sorotan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran dinilai terlalu tergesa-gesa dalam melangkah, sehingga penolakan yang muncul dari berbagai pihak dinilai perlu direspons dengan melakukan pengkajian ulang secara menyeluruh.
Hal tersebut diungkapkan oleh Pengasuh Pondok Pesantren Riyadussalikin Padaherang, KH Luthfi Fauzi, kepada harapanrakyat.com, Jumat (14/8/2026).
Menurutnya, Pemda Pangandaran dan pihak terkait harus duduk bersama untuk mengevaluasi kembali rencana tersebut, agar tidak mengulangi persoalan yang pernah terjadi pada perguruan tinggi sebelumnya.
Baca Juga: Bukan Demo, 570 Mahasiswa Unigal Padati Alun-alun Parigi untuk Misi Pengabdian di Pangandaran
Ia menilai, argumentasi serta kajian pendirian kampus keagamaan negeri ini terkesan tidak mendasar jika melihat potensi dan kondisi riil di lapangan. Mulai dari aspek geografis, jumlah penduduk, hingga ketersediaan lulusan sekolah penopang.
Potensi Pendaftar ke IAIN di Pangandaran dan Aspek Geografis Jadi Catatan
Menurut KH Luthfi Fauzi, dari sisi daya dukung calon mahasiswa, jumlah lulusan tingkat menengah atas di Pangandaran mencapai sekitar 5.000 siswa per tahun. Namun, mayoritas dari mereka merupakan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang orientasi utamanya adalah langsung bekerja.
Sementara itu, sekolah yang berpotensi melanjut ke perguruan tinggi keagamaan, seperti Madrasah Aliyah Negeri (MAN) dan sekolah swasta berbasis agama, jumlah kelulusannya diperkirakan tidak sampai 1.000 siswa per tahun.
“Jika orientasinya kampus agama, potensi pendaftarnya relatif terbatas. Kita harus realistis melihat daya dukung sekolah penopangnya di Pangandaran,” ujarnya.
Baca Juga: Soal Kuota Penerimaan Mahasiswa Asal Pangandaran, Bupati Citra Ingatkan Unpad Komitmen Awal
Selain persoalan potensi pendaftar, faktor geografis juga menjadi pertimbangan krusial. Lokasi Pangandaran dinilai terlalu dekat dengan perguruan tinggi keagamaan negeri lain yang sudah ada, seperti UIN Saizu Purwokerto. Kondisi ini dikhawatirkan membuat penyerapan mahasiswa baru tidak maksimal.
Ia juga menyoroti pengalaman PSDKU Unpad Pangandaran yang kuota pendaftarannya sempat tidak terpenuhi secara optimal. Sehingga menjadi pelajaran penting agar kebijakan serupa tidak dipaksakan.
Imbau Pemda Tidak Tergesa-gesa
Ia menekankan agar hibah lahan negara maupun kerja sama (MoU) untuk pembangunan kampus Kemenag tersebut dipertimbangkan secara matang.
Baca Juga: Pangandaran Jadi Magnet KKN, Pemkab Harapkan Kedatangan Ribuan Mahasiswa Dongkrak PAD
Langkah Pemda yang dinilai terlalu cepat menyambut wacana ini dikhawatirkan justru membebankan anggaran yang tidak sedikit.
“Pendirian perguruan tinggi jangan sampai terkesan tergesa-gesa atau sekadar formalitas program. Harus ada kajian komprehensif yang melibatkan para akademisi dan seluruh elemen masyarakat agar dampaknya benar-benar terasa bagi daerah,” pungkas KH Luthfi Fauzi. (Madlani/R3/HR-Online/Editor: Eva)
