12 hours ago
7
harapanrakyat.com,- Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) terus menunjukkan keseriusannya dalam menjaga iklim investasi yang kondusif. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) mengatakan, praktik premanisme tidak boleh dibiarkan merusak kenyamanan dan keamanan dunia usaha. Karena itu, pihaknya menyiapkan langkah konkret berupa pembentukan layanan aduan khusus bagi perusahaan.
“Pemerintah tidak seharusnya hanya berperan sebagai pemungut pajak. Lebih dari itu, pemerintah harus benar-benar hadir untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi dunia usaha. Oleh karena itu, dinas tenaga kerja di tingkat kabupaten dan kota wajib membentuk layanan aduan khusus yang dapat digunakan oleh seluruh perusahaan di Jabar,” tegas Dedi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Ketenagakerjaan di Kabupaten Purwakarta, Selasa (14/10/2025).
Menurut Dedi, layanan aduan tersebut akan menjadi kanal resmi bagi perusahaan untuk menyampaikan keluhan terkait hambatan di lapangan, termasuk jika ada tindakan premanisme yang mengganggu kegiatan investasi. Ia ingin laporan dari dunia usaha dapat segera ditangani dengan cepat dan tepat oleh pemerintah daerah.
Baca Juga: 64 Perusahaan Gabung ‘Nyari Gawe’, Pemprov Jabar Serius Digitalisasi Pasar Kerja
Komitmen Pemprov Jabar Ciptakan Investasi Aman dan Nyaman
Langkah ini sejalan dengan komitmen Pemprov Jabar dalam menciptakan iklim investasi yang aman, nyaman, dan ramah bagi penanam modal. Terlebih, Jawa Barat saat ini masih menjadi daerah tujuan investasi terbaik di Indonesia. Pada semester I 2025, realisasi investasi di Jabar mencapai Rp72,5 triliun, tertinggi secara nasional.
“Yang dibangun itu investasi. Bagaimana investasi bisa berjalan baik? Ya harus ramah. Caranya? Perizinan harus cepat, infrastruktur harus dibangun dengan baik. Pemerintah provinsi sekarang sangat fokus pada pembangunan infrastruktur,” ujarnya.
Dedi juga mengakui, praktik premanisme kerap menjadi salah satu faktor penghambat utama yang merusak iklim investasi. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh tinggal diam. Ia meminta jajaran terkait untuk tidak hanya berfokus pada pungutan pajak, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi dunia usaha.
Dengan menghadirkan layanan aduan perusahaan, Dedi berharap pemerintah dapat lebih cepat merespons laporan dan keluhan dari para pelaku usaha. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan rasa percaya investor terhadap Jawa Barat sebagai daerah yang aman dan kondusif untuk berinvestasi.
Baca Juga: KDM Bakal Umumkan Desa Penyumbang Pajak Terbesar di Jabar, Jadi Acuan Prioritas Pembangunan
“Kita ingin iklim investasi di Jabar terus tumbuh dengan sehat. Pemerintah harus proaktif, bukan reaktif. Jangan sampai ada perusahaan terganggu karena tindakan yang sebenarnya bisa kita cegah sejak awal,” pungkasnya. (R7/HR-Online/Editor-Ndu)
