9 hours ago
6
harapanrakyat.com,- Pemerintah Provinsi mendukung penuh langkah Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam melakukan penertiban knalpot bising atau brong. Pemprov Jawa Barat berencana menyediakan knalpot standar gratis di pos lalu lintas untuk mengganti knalpot brong pengendara motor kelas menengah ke bawah yang terjaring razia.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengatakan, gangguan ketertiban dan kebisingan di jalan raya menjadi hal yang mengganggu kenyamanan psikologis masyarakat.
Melalui pendekatan filosofi Sunda tiis ceuli herang panon, Pemprov bersama Polda Jawa Barat berkomitmen mengembalikan fungsi jalan raya sebagai ruang umum yang tertib, aman, dan bebas dari kebisingan.
Skenario teknis penggantian knalpot tersebut akan disiagakan di pos-pos penindakan Satuan Lalu Lintas (Satlantas).
“Gangguan keamanan dan kebisingan itu mengganggu kenyamanan masyarakat. Karena itu, Pemprov Jawa Barat akan menyiapkan knalpot standar sebagai pengganti. Nanti kami titipkan ke pos-pos lalu lintas” kata Dedi di Mapolda Jawa Barat, Jumat (7/8/2026).
Baca Juga: Terjaring Razia Polisi, Pengendara Motor di Sumedang Hancurkan Knalpot Brong Sendiri
Dedi berujar, setiap pemotor yang terjaring razia dan memiliki kendaraan dengan kualifikasi harga di bawah Rp25 juta dapat langsung mengganti knalpotnya dengan unit standar di tempat, sehingga diperbolehkan melanjutkan perjalanan.
Sebab, Dedi ingin anggaran daerah harus menyentuh solusi riil di tengah masyarakat. Dengan skema ini, penegakan hukum di jalan raya tidak sekadar menghukum, tetapi juga memicu perputaran ekonomi dan memberikan solusi langsung.
“Ketika ada operasi, pengendara dengan motor di bawah Rp25 juta atau kondisi tua yang terjaring bisa langsung mengganti knalpotnya di tempat lalu boleh pulang. Tujuannya agar anggaran Pemprov tidak menjadi menara gading, tetapi langsung jatuh ke masyarakat dan memutar roda ekonomi,” ujarnya.
Knalpot Standar Gratis untuk Pemotor Kelas Menengah Bawah di Jawa Barat
Dedi menambahkan, pemetaan bantuan ini dilakukan secara selektif dan memprioritaskan kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Bagi pemilik sepeda motor kelas menengah atas dengan nilai kendaraan di atas Rp50 juta, Pemprov Jawa Barat tidak akan memberikan kompensasi ganti knalpot gratis.
Pola penyelesaian masalah ini menjadi bagian dari tradisi tata kelola pemerintahan Jawa Barat yang selalu menghadirkan solusi kompensasi langsung.
Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan ketertiban lingkungan sekaligus membantu beban ekonomi warga kurang mampu.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Evaluasi Dana Hibah Lima Instansi Senilai Rp662 Miliar
“Kalau motornya kelas Rp50 juta ke atas, tentu tidak kami ganti karena mereka sudah masuk kategori mampu,” tuturnya. (Reza/HR-Online/Editor-Ndu)
