9 hours ago
8
harapanrakyat.com,- Indikator Politik Indonesia menyebut tingkat kepuasan publik atau approval rate terhadap kinerja Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi tidak selalu berdampak positif, tapi bisa jadi menimbulkan efek negatif.
Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan, satu tahun kepemimpinan Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jabar, tingkat kepuasan publik terhadap kinerjanya mencapai 95,5 persen.
Baca juga: Rapor Hijau Dedi Mulyadi: Tingkat Kepuasan Warga Jabar Tembus 95,5 Persen
Namun, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Dedi Mulyadi tidak hanya bersumber dari faktor teknokratik saja, melainkan terdapat faktor partisan. Apabila faktor partisan yang mendominasi persentase tingkat kepuasan publik, itu bisa menyebabkan efek negatif terutama pengultusan.
“Kalau faktor partisan lebih dominan dari pada teknokratik, itu berpotensi negatif terutama mengenai pengultusan,” kata Burhanuddin di Kota Bandung, Senin (16/2/2026).
Fenomena Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Gubernur Jabar Jarang Terjadi
Bahkan, Burhanuddin menilai fenomena tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Dedi Mulyadi sangat jarang terjadi. Ia pun menyebut tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Dedi Mulyadi berpotensi memecah rekor nasional, karena persentasenya mencapai 95,5 persen.
“Saya jarang lihat kepada daerah yang approval rating-nya atas 90 persen. Tapi ini jadi indikasi pemecahan rekor nasional, karena approval rating di atas 90 persen,” ujarnya.
Burhanuddin pun menyarankan agar Dedi Mulyadi meningkatkan rasionalitas birokrasi dan kepemimpinan agar pendukungnya tidak terjerembab dalam fanatisme buta. Jika faktor partisan terlalu mendominasi terhadap tingkat kepuasan publik, maka akan menghilangkan penilaian secara objektif terhadap kepala daerah.
“Kang Dedi tentu harus mewaspadai ini. Kang Dedi harus meningkatkan rasionalitas birokrasi dan kepemimpinan. Jangan sampai pendukungnya terjerembab pada fenomena kultus. Saya tidak mau Jawa Barat terlibat dalam dukung mendukung yang tidak berbasis fakta objektif,” ucapnya.
Baca juga: Pemprov Jabar Terbitkan SE untuk Reaktivasi Kepesertaan BPJS Kesehatan PBI JKN
Ia pun berharap Dedi Mulyadi bisa memanfaatkan modal tingkat kepuasan publik yang tinggi ini untuk mendorong rasionalitas politik warga Jawa Barat. Sehingga, warga Jawa Barat tetap memberikan kritik maupun masukan terhadap tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pemprov di sektor yang masih di 60 persen.
Beberapa di antaranya yaitu, peningkatan kualitas tenaga kerja, pengentasan kemiskinan, pembinaan koperasi di masyarakat, dan kemudahan akses permodalan. “Kang Dedi bukan Nabi, bukan juga Superman. Karenanya, beliau seharusnya tidak terlena dengan data ini. Justru harus membuka ruang masukan dari publik untuk perbaikan Jawa Barat yang lebih baik ke depan,” katanya. (Reza/R6/HR-Online)
