5 hours ago
5
harapanrakyat.com,- Penyalahgunaan Dana Penanggulangan Stunting di Kabupaten Bandung Barat menjadi sorotan. Isu itu muncul setelah adanya demonstrasi dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi masyarakat (Ormas) beberapa waktu lalu. Mereka menuntut kejelasan mengenai penggunaan Dana Insentif Fiskal (IFK) yang seharusnya dialokasikan untuk mengatasi masalah stunting di wilayah tersebut.
Berdasarkan informasi, persoalan tersebut bermula dari adanya alokasi IFK senilai Rp5,444 miliar yang Pemerintah Daerah (Pemda) Bandung Barat terima pada tahun anggaran 2024 khusus untuk program penanggulangan stunting. Namun, muncul dugaan adanya penyelewengan dana. Selain itu, juga terdapat dugaan keterlibatan Sekretaris Daerah (Sekda) Bandung Barat, Ade Zakir, dalam skandal ini.
Investigasi Dana Penanggulangan Stunting
Menanggapi hal ini, Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail menegaskan pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan aparat penegak hukum (APH) untuk menangani penyelidikan ini. Tidak hanya APH, pihaknya juga mendorong Inspektorat untuk mendalami dugaan penyelewengan dana IFK tersebut secara menyeluruh dan independen. “Saya tidak akan pandang bulu terhadap siapapun yang terlibat, meskipun itu Sekda sendiri,” tegas Jeje pada Senin (20/10/2025).
Jeje menambahkan, ia sudah berkonsultasi dengan APH dan Inspektorat agar mereka memeriksa semua pihak terkait dugaan penyelewengan IFK ini tanpa terkecuali.
Bahkan ia pun menegaskan bahwa pemerintah daerah sama sekali tidak akan menghalangi proses pengusutan kasus dugaan penyelewengan dana stunting ini. Ia menyebut kasus tersebut ada sebelum ia menjabat sebagai Bupati Bandung Barat. Pada saat dugaan penyelewengan ini terjadi, Ade Zakir Hasyim menjabat sebagai Penjabat (Pj) Bupati Bandung Barat.
“Silakan APH memproses kasus ini. Saya tidak akan membantu pihak-pihak yang bersalah. Siapapun yang terbukti bersalah pasti akan diproses hukum,” ujar Jeje.
Kemudian, jika dari investigasi ini terbukti adanya korupsi, Pemda akan langsung menindak tegas pelaku. Jeje pun berjanji bahwa pemerintahannya akan fokus mengembalikan citra Kabupaten Bandung Barat yang sempat tercoreng akibat praktik korupsi. “Kami akan fokus pada pelayanan publik prima dan program-program yang pro rakyat,” pungkas Jeje.
Sementara itu, Sekda Ade Zakir membantah adanya dugaan keterlibatannya dalam kasus dugaan korupsi dana penanggulangan stunting ini. Ia mengaku hanya menerima penyerahan simbolis dana tersebut, tetapi insentif tersebut pada akhirnya dibatalkan atau tidak dicairkan. “Persoalan ini berkaitan erat dengan Pj Bupati sebelum saya (Arsan Latif, red) yang kini sedang menghadapi masalah hukum,” katanya. (Juhaeri/R6/HR-Online)
