6 hours ago
6
harapanrakyat.com,- Ribuan Guru Madrasah serta pendidik dari sekolah swasta yang mengatasnamakan Aliansi Honorer Kemenag Ciamis melakukan aksi damai di halaman Gedung DPRD Ciamis, Selasa (21/10/25). Mereka menuntut Kesetaraan Hak dan solidaritas profesi bagi seluruh tenaga pendidik yang bernaung di bawah Kementerian Agama (Kemenag), seperti guru RA, MI, MTs, dan MA.
Pantauan di lapangan, sekitar 1.500 massa aksi mengawali pergerakan mereka dari Taman Lokasana, kemudian berjalan kaki tertib menuju kantor dewan. Setibanya di lokasi, Ketua DPRD Ciamis Nanang Permana langsung menemui dan menerima perwakilan mereka.
Guru Madrasah Aksi Tuntut Kesetaraan
Dhiagus Merti Pagede, Ketua Aliansi mengatakan, aksi ini terdiri dari enam organisasi profesi dalam satu aliansi besar. Ia mengungkapkan tujuan utama aksi ini adalah menyatukan suara para guru honorer di Ciamis agar Pemerintah Pusat secara tegas mendengarkan aspirasi dan tuntutan mereka.
Baca juga: Rayakan HUT ke-80, PLN Bantu 100 Warga Ciamis Sembuh dari Katarak
Selain itu, Dhiagus menegaskan bahwa gerakan di Ciamis merupakan bagian integral dari aksi nasional yang akan berlanjut ke Jakarta pada 30 Oktober 2025 mendatang.
“Nanti kami akan berangkat menggunakan empat bus sebagai perwakilan dari Ciamis. Rombongan ini akan bergabung dengan massa aksi dari berbagai daerah lain di Indonesia untuk menyuarakan tuntutan yang sama,” katanya.
Dalam aksi ini, mereka menyampaikan tuntutan kepada pemerintah. Pertama, mereka mendesak pemerintah segera mengamandemen UU ASN No 20 tahun 2023 dan peraturan turunannya, terutama yang menyangkut posisi guru dan dosen di lingkungan madrasah serta sekolah swasta.
Selain itu, mereka juga menuntut pemerintah agar mengeluarkan regulasi yang baru dan mampu mengakomodasi kebutuhan spesifik para guru madrasah swasta. Kemudian, mereka juga menginginkan jaminan kejelasan hukum dari Kemendagri terkait pedoman PPDB bagi madrasah dan memastikan alokasi anggaran pendidikan yang lebih proporsional dan adil.
Dhiagus menjelaskan bahwa mereka menuntut Kesetaraan Hak agar status mereka setara dengan sekolah negeri. Ia menyoroti ironi di lapangan masih banyak guru honorer yang telah mengabdikan diri selama 15 hingga 30 tahun, namun status mereka tetap tidak memungkinkan mereka mengikuti seleksi PPPK maupun CPNS.
“Isu regulasi pusat menjadi hambatan utama yang mengikat honor dan hak-hak guru madrasah dan sekolah swasta. Sehingga ini menyulitkan para guru untuk memperoleh kedudukan setara dengan ASN,” pungkasnya.
Kebijakan Pemerintah tidak Tepat
Sementara itu, Ketua DPRD Ciamis, Nanang Permana mengapresiasi terhadap aksi damai yang berlangsung tertib dan damai ini. Ia secara terbuka mengakui adanya ketidaktepatan dalam kebijakan pemerintah saat memperlakukan tenaga honorer di sektor pendidikan.
Ia juga mempertanyakan kebijakan yang menyerahkan tugas kepada tenaga honorer. “Ini kebijakan yang tidak tepat. Pemerintah harus segera menciptakan regulasi yang benar. Guru bukan buruh pabrik, sehingga pemerintah tidak layak memperlakukan mereka dengan sistem paruh waktu atau outsourcing,” tegasnya.
Nanang menegaskan, pihaknya akan menindaklanjuti dan meneruskan seluruh aspirasi para guru madrasah tersebut ke ranah nasional, yakni Kementerian Agama Pusat dan DPR RI. “Ini kewenangan pusat, bukan daerah. Makanya kami memberikan dukungan moral secara penuh untuk perjuangan para guru ini,” pungkasnya. (Feri/R6/HR-Online)
