4 hours ago
6
harapanrakyat.com,- Massa aksi dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Banjar, Jawa Barat, kecewa lantaran Wali Kota Banjar Sudarsono tak menemui mereka saat aksi Program Berdaya di halaman Setda Banjar, Rabu (29/10/2025) kemarin. Salah seorang peserta aksi pun kecewa karena tidak dapat menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Wali Kota Banjar Sudarsono terkait program Berdaya yang mereka nilai tak sesuai realita.
Peserta aksi pun tak percaya tidak adanya Wali Kota Banjar itu karena sedang perjalanan dinas luar daerah. Mereka meminta pihak pemerintah kota memperlihatkan surat perjalanan dinas Wali Kota Banjar. “Seharusnya Wali Kota menerima kami di sini. Kalau memang perjalanan dinas kami minta bukti surat perjalanan dinasnya,” ujar salah seorang orator Roufurrohim saat aksi.
Massa Aksi Soroti Program Berdaya
Wakil Wali Kota Banjar Supriana yang saat itu menemui massa aksi pun meminta agar massa aksi tak menduga-duga terkait keberadaan Wali Kota Banjar Sudarsono. Ia pun lantas memperlihatkan surat undangan Wali Kota Banjar. Saat itu Wali Kota sedang melakukan perjalanan dinas untuk kegiatan acara di Sumedang.
Baca juga: Dukung Ketahanan Pangan, Kelompok Tani di Kota Banjar Terima Bantuan Alat Mesin Pertanian
“Kalau misalnya sahabat-sahabat menduga duga beliau sudah berangkat tadi ke acara kegiatan di Sumedang,” ujar Supriana memberikan penjelasan.
Lebih lanjut, selain menyampaikan sejumlah tuntutan, dalam aksi tersebut mahasiswa PMII itu juga memberikan sebuah dokumen hasil kajian. Dokumen tersebut terkait kondisi APBD Kota Banjar tahun 2025 yang masih belum memiliki kemandirian fiskal daerah.
Menurut Ketua PMII Kota Banjar Muhammad Abdul Wahid, ketergantungan pada dana transfer pusat masih sangat tinggi sekitar 77,35 persen. Artinya kemandirian fiskal Kota Banjar relatif masih rendah.
Tingginya ketergantungan pada dana transfer tersebut menunjukkan kemandirian fiskal Kota Banjar masih rendah. Juga, stabilitas keuangan daerah berpotensi terganggu jika dana transfer tersendat.
Selain itu, anggaran belanja pegawai pada APBD Kota Banjar tahun 2025 dan KUA-PPAS 2026 juga masih didominasi oleh sektor belanja pegawai. Nilainya lebih dari 50 persen dari total APBD Kota Banjar yaitu Rp 789,4 miliar.
“Ketergantungan ke pemerintah pusat masih tinggi. Kondisi ini membuat ruang fiskal untuk belanja produktif seperti belanja sosial, pemberdayaan dan program pro rakyat menjadi terbatas,” ujar Wahid.
“Program penurunan stunting, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi serta infrastruktur juga menjadi terbatas karena rendahnya kemandirian fiskal daerah,” ujarnya melanjutkan.
Lanjutnya mengatakan, atas dasar kondisi tersebut pihaknya merekomendasikan kepada pemerintah kota membuat inovasi. Mereka harus mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.
Melakukan efisiensi anggaran terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial, penyelarasan tema pembangunan dengan anggaran serta reorientasi belanja daerah pada tahun anggaran 2026. “Menurunkan porsi anggaran belanja pegawai, menambah belanja untuk infrastruktur dan belanja sosial serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya(Muhlisin)
